indoposonline.id – Amnesty International mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Terutama terhadap Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing dan petinggi angkatan bersenjata lainnya.
Selain itu, DK-PBB diharap segera mengembargo senjata Myanmar. Itu mengingat aneka pelanggaran hukum internasional dilakukan militer. Termasuk kudeta terhadap pemerintahan sah di Naypyitaw. Aksi sewenang-wenang militer karena ada pembiaran dari komunitas internasional dan badan-badan dunia, termasuk DK-PBB. “Kudeta militer Myanmar tidak mendadak,” tutur Wakil Direktur Bidang Advokasi Amnesty International Sherine Tadros, di Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Selanjutnya, DK-PBB diminta menggelar pertemuan khusus membahas situasi Myanmar. Mengharap DK-PBB mengecam kudeta militer dan penangkapan para pemimpin, aktivis, dan politisi. ”Bebaskan seluruh pihak yang ditangkap pada Senin (1/2) segera,” serunya.
Delegasi negara-negara anggota DK-PBB menggelar pertemuan darurat, membahas situasi Myanmar. DK-PBB belum bersikap mengenai situasi Myanmar. DK-PBB masih menyusun pernyataan sikap untuk kudeta militer Myanmar. ”Saya berharap dapat satu suara mengenai isu Myanmar,” tegas Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward.
Sebelumnya, Militer Myanmar mengkudeta pemerintahan sah, dan menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, politisi dari partai pemenang pemilu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), sejumlah aktivis pro demokrasi, dan HAM di Myanmar. (mgo)