indoposonline.id – Amnesty International mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Terutama terhadap Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing dan petinggi angkatan bersenjata lainnya.
Selain itu, DK-PBB diharap segera mengembargo senjata Myanmar. Itu mengingat aneka pelanggaran hukum internasional dilakukan militer. Termasuk kudeta terhadap pemerintahan sah di Naypyitaw. Aksi sewenang-wenang militer karena ada pembiaran dari komunitas internasional dan badan-badan dunia, termasuk DK-PBB. “Kudeta militer Myanmar tidak mendadak,” tutur Wakil Direktur Bidang Advokasi Amnesty International Sherine Tadros, di Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Selanjutnya, DK-PBB diminta menggelar pertemuan khusus membahas situasi Myanmar. Mengharap DK-PBB mengecam kudeta militer dan penangkapan para pemimpin, aktivis, dan politisi. ”Bebaskan seluruh pihak yang ditangkap pada Senin (1/2) segera,” serunya.
Delegasi negara-negara anggota DK-PBB menggelar pertemuan darurat, membahas situasi Myanmar. DK-PBB belum bersikap mengenai situasi Myanmar. DK-PBB masih menyusun pernyataan sikap untuk kudeta militer Myanmar. ”Saya berharap dapat satu suara mengenai isu Myanmar,” tegas Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward.
