Komitmen Perlindungan, KKP Dorong Perbaikan Tata Kelola Perekrutan

Selain itu, KKP juga berkomitmen melindungi hak-hak nelayan atau ABK, sebagai wujud kewajiban negara. Selanjutnya, KKP mendorong pelaku usaha pemilik kapal menghormati hak-hak nelayan atau ABK. ”Komitmen itu diwujudkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan,” pungkas Darmadi. (ydh)