indoposonline.id – Pensiunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Forum Pensiunan BUMN RI Nasabah Jiwasraya (FPBNJS), mendatangi kantor Kementerian BUMN, Senin (12/4/2021). Kedatangan mereka ke kantor Erick Thohir, terkait pembayaran uang pensiun.
Mereka menolak pemotongan uang pensiun. Serta mendesak revisi restrukturisasi polis Jiwasraya.
“Kami ke BUMN ini mau menanyakan hak kami. Sebelumnya kami pernah bersurat pada 5 April lalu, ke Kementerian BUMN,” ujar Ketua Forum FPBNJS, Syahrul Tahir, Senin (12/4/2021).
Namun kata dia, surat yang dikirim melalui kurir, tidak masuk.
“Setelah dicek, tidak menerima surat. Sekarang surat melalui elektronik. Kami sebenarnya kirim juga pakai elektronik,” jelas Syahrul.
Diapun kecewa, tidak bisa bertemu dengan pejabat kementerian BUMN. Pihaknya akan kembali bersurat via elektronik ke Kementerian BUMN.
“Kami ingin tahu restrukturisasi, buat pensiunan BUMN bagaimana. Kami ingin Menteri BUMN ada solusi,” jelas Syahrul.
Dia berharap restrukturisasi yang berdampak terhadap para pensiunan direvisi. Uang pensiun kalau dipotong 10 persen mungkin dia pribadi rela.
“Tapi saya tidak rela kalau uang pensiun dipotong hingga 74 persen,” ujarnya.
Syahrul mengajak dengan hormat manajemen PT Jiwasraya bersama-sama dengan FPBNJS, untuk meminta pemerintah/negara selaku pemilik PT Jiwasraya untuk membantu sepenuhnya program penyehatan PT Jiwasraya.
“Dengan tanpa membebani para pensiunan BUMN RI,” ujar Syahrul.
Serta mendesak dengan hormat Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk memerintahkan pihak-pihak terkait untuk merevisi program restrukturisasi polis jiwasraya yang akan berdampak mengurangi atau merugikan hak-hak para pensiunan BUMN.
Sebelumnya pada Kamis lalu (8/4/2021) mereka juga telah berdialog dengan anggota Komisi VI, DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Nyat Kadir, meminta direksi Jiwasraya berdialog kepada para pensiunan nasabah Jiwasraya. Hal itu menyusul keberatan dari para nasabah terkait tiga opsi yang ditawarkan perusahaan BUMN tersebut.
“Kami dari Fraksi Nasdem mendukung penundaan jadwal restrukturisasi. Jiwasraya dan nasabah, harus saling berdialog. Supaya ketemu jalan keluar yang bagus. Pada dasarnya nasabah setuju restrukturisasi. Namun dengan opsi yang realistis,” ujar Nyat Kadir, usai berdialog dengan perwakilan pensiunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Forum Pensiunan BUMN RI Nasabah Jiwasraya (FPBNJS), di Gedung DPR RI, Kamis (8/4/2021).
Adapun opsi yang menjadi keberatan para pensiunan yakni, pertama tetap dibayar dengan nominal saat ini. Namun harus membayar top-up yang cukup besar.
Opsi kedua, akan dibayar, namun dengan pemotongan yang bervariasi, sampai dengan 74%. Opsi ketiga, akan dibayar dengan nominal yang sama. Tetapi hanya untuk jangka waktu sekitar 6 tahun ke depan. Tidak seumur hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU Dana Pensiun.
“Jiwasraya harus berdialog, cari format yang menguntungkan kedua belah pihak. Terutama pensiunan,” ujar Nyat Kadir.
Dia menambahkan, pihaknya akan menyampaikan ke pimpinan Komisi VI, untuk diagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Jiwasraya, terkait masalah tersebut.
“Pada umumnya pensiun mendukung restrukturisasi. Tapi cari format yang saling menguntungkan,” pungkasnya. (msb)