indoposonline.id – Larangan mudik yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menjadi perhatian Pemerintah Kotamadya (Pemkot) Jakarta Selatan. Tidak hanya menutup seluruh terminal keberangkatan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Pemkot Jakarta Selatan juga akan segera menertibkan terminal bayangan yang kini bebas beroperasi di wilayah Jakarta Selatan.
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji mengatakan, pihaknya akan melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah pusat maupun Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan terkait larangan mudik lebaran tahun ini.
“Yang pasti kita laksanakan kebijakan pemerintah pusat dan bapak Gubernur,” kata Isnawa Adji pada wartawan pada Jumat (16/4/2021).
Bersamaan dengan hal tersebut, dirinya telah menginstruksikan seluruh jajarannya, mulai dari lurah dan camat untuk melakukan pengawasan hingga menertibkan terminal bayangan.
Isnawa juga meminta Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan hingga Satpol PP untuk menindak tegas terminal bayangan. Mengingat, terminal bayangan sangat berpotensi dalam penyebaran virus Covid-19.
“Bapak Wagub telah menyampaikan untuk menutup semua terminal-terminal tidak resmi, saya perintahkan kasudin perhubungan agar monitor di lapangan,” tegas Isnawa. “Satpol, camat, lurah saya juga minta untuk mendata terminal-terminal bayangan agar tidak menjadi klaster Covid-19 baru,” tandasnya.
Selain itu, Isnawa Adji mengaku telah berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW di seluruh wilayah Jakarta Selatan. Tujuannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengurungkan niat untuk mudik lebaran tahun ini.
“Kita sudah buat surat kepada RW dan RT tentang larangan mudik sebagai bagian dalam upaya memutus mata rantai covid-19,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, kebijakan Presiden RI Jokowi yang kembali meniadakan mudik lebaran pada tahun ini belum diindahkan sejumlah pihak. Sebab, kendati larangan mudik lebaran telah diberlakukan, banyak perusahaan otobus masih melayani perjalanan antar kota antar provinsi (AKAP) di sejumlah terminal bayangan.
Fenomena tersebut disoroti anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan terminal bayangan di seluruh wilayah DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan.
“Sejumlah poin ihwal larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat akan menjadi percuma jika terminal bayangan dibiarkan bebas mengangkut penumpang ke luar kota,” kata Yuke Yurike pada wartawan Senin (5/4/2021) lalu.
Kondisi tersebut seperti laporan warga yang diterimanya beberapa waktu lalu. Keberadaan terminal bayangan yang berada di Jalan Ciputat Raya, tidak jauh dari Selapa Polri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diketahui masih melayani perjalanan luar kota.
Sejumlah bus milik perusahaan otobus (PO) bus terlihat bergantian mengangkut ataupun menurunkan penumpang jurusan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat hingga Sumatera.
Di lokasi tersebut, lanjutnya, puluhan PO berbagai jurusan bebas beroperasi tanpa pengawasan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. “Sepertinya terminal bayangan menjadi alternatif perusahaan otobus yang tidak memiliki izin untuk mengoperasikan armadanya. Mungkin karena di terminal bayangan tersebut tidak ada petugas terkait yang mengawasi,” ungkap Yurike.
Terkait hal tersebut, dirinya kembali meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menertibkan terminal bayangan. Sebab, aktivitas di terminal bayangan dapat memicu klaster penyebaran Covid-19. “Jika terminal bayangan ini tidak ditertibkan, saya khawatir saat Lebaran nanti banyak masyarakat yang berangkat dari sana. Hal ini tentu berpotensi menjadi lokasi dan penyebaran Covid-19,” tutur dia. (ibl)