Jokowi menekankan bahwa kebijakan harus fokus kepada skala prioritas. Sehingga alokasi anggaran lebih terkonsentrasi.
Jokowi kemudian menyoroti mata anggaran kegiatan di satu provinsi mencapai 40 ribu. Jokowi meminta agar anggaran kegiatan itu diperkecil sehingga lebih mudah untuk mengontrol.
“Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggarannya sampai 40.000. Mata anggaran kegiatan. Menurut saya semakin sedikit kegiatan akan semakin secara manajemen akan semakin gampang ngontrolnya, semakin gampang ngeceknya dan hasilnya akan semakin keliatan. Oleh sebab itu saya titip buat satu, dua atau tiga saja kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan ke sana. Sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia.
Selain itu, Jokowi juga menekankan agar belanja modal dan anggaran pembangunan lebih besar dari belanja aparatur. Jokowi meminta kepala daerah hati-hati menggunakan anggaran itu.
“Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp 2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur dan belanja pembangunan, belanja aparatur dan belanja modal dilihat. Gedean yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan, belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit, ke masing-masing dinas. Hati-hati. Sekali lagi yang bapak ibu dan saudara-saudara prioritaskan yang mana. Berikan dua prioitas atau maksimal tiga prioritas. Udah, anggaran itu prioritaskan ke sana 60%. Sisanya baru diberikan ke unit-unit yang lain. Sehingga menjadi jelas,” ucap Jokowi.