“Tapi saya tidak rela kalau uang pensiun dipotong hingga 74 persen,” ujarnya.
Syahrul mengajak dengan hormat manajemen PT Jiwasraya bersama-sama dengan FPBNJS, untuk meminta pemerintah/negara selaku pemilik PT Jiwasraya untuk membantu sepenuhnya program penyehatan PT Jiwasraya.
“Dengan tanpa membebani para pensiunan BUMN RI,” ujar Syahrul.
Serta mendesak dengan hormat Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk memerintahkan pihak-pihak terkait untuk merevisi program restrukturisasi polis jiwasraya yang akan berdampak mengurangi atau merugikan hak-hak para pensiunan BUMN.
Sebelumnya pada Kamis lalu (8/4/2021) mereka juga telah berdialog dengan anggota Komisi VI, DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Nyat Kadir, meminta direksi Jiwasraya berdialog kepada para pensiunan nasabah Jiwasraya. Hal itu menyusul keberatan dari para nasabah terkait tiga opsi yang ditawarkan perusahaan BUMN tersebut.
“Kami dari Fraksi Nasdem mendukung penundaan jadwal restrukturisasi. Jiwasraya dan nasabah, harus saling berdialog. Supaya ketemu jalan keluar yang bagus. Pada dasarnya nasabah setuju restrukturisasi. Namun dengan opsi yang realistis,” ujar Nyat Kadir, usai berdialog dengan perwakilan pensiunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Forum Pensiunan BUMN RI Nasabah Jiwasraya (FPBNJS), di Gedung DPR RI, Kamis (8/4/2021).
