Namun hingga memasuki pertengahan tahun 2021, lanjut dia, tak ada fakta pembangunan yang terlihat di lokasi. Hal itu membuat publik bertanya apakah ini proyek fiktif atau mangrak.
Untuk menjawab itu semua, akhirnya Pansus KBN DPRD DKI melakukan kunjungan ke wilayah proyek yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Dalam kunjungannya ke Takalar, DPRD DKI yang memperjuangkan kepentingan DKI sebagai pemilik 26,85% saham di KBN dibuat geleng-geleng kepala.
“(Proyek KBN di Takalar) Belum ada apa-apanya. Itu kan kebijakan dia untuk ekspansi bisnisnya. Anggaran dah ada tapi enggak ada pembangunan. Masyarakat protes pembebasan lahannya,” kata anggota DPRD Jakarta yang terlibat dalam Pansus KBN, Syahrial, Selasa (25/5).
Di sela-sela rapat Pansus KBN, Syahrial bahkan menyentil KBN yang dianggapnya hebat di atas kertas karena melakukan ekspansi tapi belum mampu merealisasikan mimpi mengenai KITA. Padahal anggaran pembangunan telah dimiliki KBN.
“Objek yang kami kunjungi di Takalar. Kalau saya pikir enggak ada objeknya yang dikunjungi. Artinya belum pantas untuk dikunjungi karena belum ada apa-apanya. Selama ini saya terkagum dengan KBN sampai ke Takalar pun sudah ekspansi ke sana. Tapi yang saya lihat hanya gubuk kecil, tanahnya juga enggak jelas,” kata anggota Fraksi PDIP itu.
