Kejagung Dipraperadilkan oleh Hotel Brother Inn Terkait Kasus Jiwasraya-Asabri

indoposonline.id – Kuasa hukum pemilik Hotel Brother Inn mempraperadilkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam tuntutannya Brother Inn menduga Kejagung salah melakukan penyitaan dalam penanganan  kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik (PT Asabri).
“Gugatan preperadilan dilakukan lantaran aset yang disita tidak ada kaitannya dengan dugaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri yang ditangani Kejaksaan Agung,” ujar Fajar Gora, kuasa hukum pemilik Hotel Brother Inn dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (2/7).
Terkait penyitaan aset tersebut, Fajar Gora mengatakan, aset yang disita  adalah satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1286 seluas 462 meter persegi yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak atas nama PT Graha Solo Dlopo. “Di situ berdiri Hotel Brothers Inn. Ikut juga disita lima sertifikat lain di lokasi yang sama,” kata Fajar Gora.
Adapun lima sertifikat itu adalah satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai SHGB Nomor 1287 seluas 176 meter persegi, satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai SHGB Nomor 1294 seluas 90 meter persegi, satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai SHGB Nomor 1296 seluas 90 meter persegi, satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai SHGB Nomor 1297 seluas 108 meter persegi, dan satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai SHGB Nomor 1298 seluas 144 meter persegi yang kesemuanya atas nama PT Graha Solo Dlopo.
Selain itu, yang turut disita adalah satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 8893, seluas 488  meter persegi yang  terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemegang hak atas nama  Jimmy Tjokrosaputro.
Fajar Gora menyebut bahwa penyidik Kejaksaan Agung telah menyalahgunakan wewenang dalam penyitaan aset-aset milik kliennya, Jimmy Tjokrosaputro berupa tanah dan bangunan hotel di Sukoharjo dan Yogyakarta itu.
“Di bidang tanah tempat berdiri hotel itu tidak terkait Benny Tjokrosaputro, juga tidak ada bukti kedua hotel itu digunakan untuk kejahatan perkara Asabri dan juga bukan hasil dugaan kejahatan terkait perkara Asabri yang saat ini disidik kejaksaan. Sebab kepemilikan Jimmy terhadap dua objek sitaan kejaksaan itu sudah di tangan Jimmy jauh sebelum terjadinya peristiwa pidana perkara Asabri (tempus delicti),” tegas Fajar Gora.
Menurut dia, penyidik memang berwenang melakukan penyitaan dalam kegiatan penyidikan, namun tetap harus mengikuti rambu-rambu hukum yang diatur dalam Pasal 38, 39, 40, 41, 75, 128 dan 129 KUHAP.
“Ada kewajiban penyidik untuk memverifikasi aset sebelum dilakukan penyitaan. Apabila tidak ada kaitannya dengan perkara pidana yang disangkakan,  maka akan dikembalikan kepada pemilik sahnya,” papar Fajar Gora.
Selain itu, sambung Fajar Gora, dalam melakukan penyitaan seharusnya penyidik mengikuti  Peraturan Jaksa Agung yang mengharuskan penyidik ketika melakukan penyitaan melakukan dokumentasi melalui kamera video dan kemudian membuat berita acara penyitaan.
“Dalam penyitaan kedua hotel itu penyidik  tidak melakukan perekaman video dan tidak membuat berita acara penyitaan. Ini termasuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power,” ucapnya.
Terkait perkara ini, selain kuasa hukum Jimmy Tjokrosaputro  sebagai Pemohon III,  Fajar Gora juga sekaligus kuasa hukum Kari Manyaru selaku Pemohon  I dan  Fransisco Budi Handoko, Pemohon II,  selaku Direktur PT Graha Yogya Babarsari.
Hakim tunggal Akhmad Sahyuti didampingi Panitera M Hoesna yang menyidangkan gugatan praperadilan Nomor 66/ Pid.Prap / 2021/PN.Jkt.Sel pada tanggal 14 Juni 2021, sempat bertanya apakah pemohon menjadi terdakwa dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya atau tersangka dalam kasus PT Asabri.
“Tidak (tersangkut perkara), makanya kami menggugat penyitaan tersebut,” ujar Fajar Gora. Dia pun menyebut, aset-aset milik kliennya yang disita berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sayangnya, dalam sidang perdana gugatan praperadilan ini, pihak termohon dari Kejaksaan Agung tidak hadir. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (12/07/2021) mendatang. (msb/ydh)