Ia menilai Munas virtual justru membuka peluang adanya kecurangan terutama pada saat proses pemilihan ketua umum.
“Bagi daerah jelas ada kendala misalnya buruknya signál sehingga mengganggu komunikasi dalam berdemokrasi. Nah apakah hal seperti itu sudah dipertimbangkan oleh PB.PJSI,”tambah Robin dengan nada tanya.
Munas virtual seperti dikatakan Robinhud dipastikan tidak akan maksimal karena banyak kendala seperti dalam hal komunikasi. Padahal Munas itu tak hanya sekedar memilih ketua umum saja tetapi juga memutuskan program strategis terkait pembinaan judo secara nasional untuk 5 tahun ke depan.
“Alasan pandemi jangan dijadikan tameng untuk memaksakan Munas virtual ini. Selain itu waktunya mepet dengan pelaksanaan PON XX Papua di mana secara psikologis semua Pengprov konsentrasi dan fokus ke PON,”tuturnya.(bas)
