IPOL.ID – Meskipun penentuan pucuk pimpinan TNI berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun, pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitorus merasa yakin Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono bakal menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan purna tugas pada November 2021 mendatang.
Dia memperkirakan bahwa pelantikan Yudo Margono sebagai Panglima TNI tidak satu paket dengan reshuffle kabinet. “Kerena tahapan fit and proper test di DPR belum berlangsung, kemungkinan pelantikan Panglima TNI akan dilakukan tersendiri tidak berbarengan dengan pelantikan para menteri,” ujar Fernando di Jakarta, Kamis (16/9).
Fernando memaparkan, Presiden Jokowi sebagai orang yang taat kepada UU akan tunduk pada ketentuan yang diatur oleh UU TNI. “Berdasarkan UU TNI, kali ini matra Angkatan Laut TNI AL) berkesempatan mengisi posisi Panglima TNI. Selain itu Presiden Jokowi juga berkepentingan untuk menjaga soliditas dukungan TNI,” paparnya.
Dia menambahkan bahwa KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa memahami UU akan menerima matra AL untuk mengisi posisi Panglima TNI. Presiden Jokowi akan mempercayakan kepada Jenderal Andika untuk memimpin Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi yang diperkirakan akan dipercaya memimpin Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD.
“Saya yakin Presiden Jokowi akan taat kepada konstitusi dalam hal ini UU TNI. Selain itu Jokowi tidak ingin dianggap gagal membangun soliditas di TNI karena menganakemaskan matra AD dan menganaktirikan matra lain,” tegasnya.
Direktur Rumah Politik (RoI) Indonesia ini menegaskan, pilihan Jokowi memilih Yudo Margono sebagai Panglima TNI juga karena pemerintahan Jokowi yang menghadapi banyak tantangan sangat menginginkan dukungan yang solid dari TNI. Apalagi Presiden Jokowi juga tentunya sudah memiliki rekam jejak Yudo Margono secara utuh sejak diajukan oleh Panglima TNI menjadi KSAL.
“Jadi Presiden Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk memilih Yudo sebagai prajurit yang loyal terhadap pemerintah dan negara,” tegasnya.
Yudo, sambung Fernando, yang berasal dari matra AL dianggap memahami sistem pengamanan perbatasan negara secara khusus wilayah laut. Pasalnya, selama ini laut Indonesia sering disusupi kapal asing secara ilegal. Oleh karena itu masuknya kapal asing secara ilegal jangan sampai terulang kembali di masa kepemimpinan Yudo.
“Yudo harus melepaskan diri dari kepentingan partai politik apapun termasuk partai penguasa. Akan lebih terhormat dipecat karena untuk kepentingan bangsa dan negara dari pada terus menjabat hanya untuk berkhianat terhadap institunsinya, bangsa dan negara.
Hak prerogatif presiden
Terpisah, Pakar hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, A.Tholabi Kharlie mengatakan, pada prinsipnya semua matra di TNI memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Panglima TNI. “Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan,” ujar dia mengutip isi UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Menurutnya, ketentuan tersebut memberi pesan jabatan Panglima TNI dapat dilakukan secara bergiliran dari matra yang terdapat di TNI. Namun hal tersebut bukanlah sebuah keharusan, karena ada kata “dapat” yang berarti bisa bergantian atau tidak,” ujar A.Tholabi Kharlie.
Abie menuturkan, penentuan Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden. Oleh karena itu kebutuhan TNI saat ini, Presiden sebagai Panglima tertinggi tentu mengetahui secara detail. Dia berharap pemilihan Panglima TNI tidak menimbulkan polemik dan tetap mengedepankan soliditas TNI. Apalagi tantangan isu pertahanan ke depan semakin kompleks.
Tholabi pun enggan menyebut siapa yang paling kuat berpeluang menjadi Panglima TNI, dari AL atau AD. Karena secara normatif, Calon Panglima TNI itu pernah atau sedang menjabat kepala staf di masing-masing matra sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (4) UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Saat ini ada dua nama Jenderal yang mencuat kuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisinya sebagai Panglima TNI. Kedua sosok yang namanya kerap santer dibicarakan adalah KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa namun siapa nantinya yang akan dipilih untuk menggantikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi. (rob)