IPOL.ID – Indonesia belum bisa terbebas dari utang, baik pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Sepanjang tahun 2021 berjalan, pemerintah tercatat sudah mencairkan utang Rp550,6 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengungkapkan, penarikan utang ini sudah mencapai 46,8% dari target utang dalam APBN 2021 sebesar Rp1.177,4 triliun.
Sedangkan realisasi penarikan utang hingga bulan Agustus 2021 lebih rendah 20,5% dibanding tahun lalu (yoy). “Di dalam perencanaan yakni UU APBN disebutkan target utang tahun ini defisit 5,7% dari GDP artinya total Rp1.177,4 Triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (23/9).
Dijelaskannya, realisasi penerbitan utang yang lebih kecil dari target terjadi karena adanya penyesuaian issuance. Pemerintah menargetkan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1.207,3 triliun sepanjang 2021. Namun sampai akhir Agustus, penerbitan baru mencapai Rp 567,4 triliun atau 47%.
Selain itu, pemerintah berhasil melaksanakan transaksi Liability Management di pasar global untuk pertama kalinya dengan skema Tender Offer untuk membeli kembali seri-seri global bonds yang dimiliki oleh investor senilai USD1,16 miliar.
“Hal ini sebagai upaya diversifikasi sumber pembiayaan dan mewujudkan efisiensi portofolio utang pemerintah. Pembiayaan anggaran akan tetap dikelola secara oportunistik, fleksibel serta prudent,” kata Sri Mulyani.
Dia juga lebih memilih untuk memaksimalkan penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020 dan perpanjangan mekanisme tanggung renteng (burden sharing) bersama Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III.
Penggunaan SAL, sambung Menkeu, menyesuaikan investasi. “Dan karena ada SKB dengan BI, sekarang menyebabkan urgensi untuk issuance atau kebutuhan penerbitan SUN bisa diturunkan dan cukup drastis 20,5% turunnya dibanding tahun lalu,” katanya.