IPOL.ID – Peretasan terhadap situs Situs Badan Siber dan Sandi Negara menjadi perhatian khusus Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Krisantus Kurniawan.
Krisantus mengatakan, peretasan itu harus menjadi bahan evaluasi bagi BSSN, karena lembaga BSSN ini sejatinya dibentuk untuk mendeteksi dan mencegah segala potensi serangan siber bagi keamanan aktivitas digital pemerintah dan aktivasi stretegis dari segala bentuk kejahatan siber.
Dia mengatakan, BSSN memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tapi sayangnya dengan adanya peretasan situs BSSN ini masih perlu ruang yang harus dibenahi.
“Peretasan ini terjadi diduga kinerja dan program Badan Sandi dan Siber Negara saat ini dikelola oleh orang-orang tidak berkompetensi dibidangnya serta tidak memiliki profesionalisme. selain itu saya meragukan Kepala BSSN yang sekarang menjabat, tidak memahami teknologi dan kurangnya pengetahuan terkait dengan dunia siber,” ungkap Krisantus pada Selasa (26/10).
Krisantus menambahkan, namanya BSSN seharusnya harus update terhadap perkembagan dunia digital dan dunia siber, dan jika dilihat BSSN ini merupakan lembaga khusus yang tugasnya sangat spesifik sehingga harus fokus sesuai dengan bidangnya dan kemajuan teknologi.
“Bagaimana bisa lembaga yang diamanat untuk menjaga keamanan sandi dan siber negara bisa menjalankan tugasnya dalam menjaga keamana sandi dan siber negara secara kolektif, sedangkan Situs lembaga sendiri di retas oleh pihak luar,” ungkap Krisantus.
Krisantus juga menjelaskan contoh kecil yang BSSN juga harus fokus, dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BSSN selalu dalam setiap rapat yang menggunakan aplikasi Zoom Metting, yang dimana aplikasi ini pemiliknya pihak asing dan sedangkan dalam rapat lewat aplikasi Zoom Meeting itu pembiacaraannya soal keamanan dan siber negara.
“BSSN ini telah diberikan anggaran yang cukup untuk berinovasi, termasuk bisa berinovasi untuk mencetuskan satu aplikasi yang fungsi seperti Zoom Meeting yang dimana untuk menghindari potensi kejahatan siber berupa data-data dan percakapan strategi dalam zoom meeting yang digunakan untuk rapat-rapat yang bersifat rahasia,” ujar Krisantus.
Terakhir Krisantus juga mengatakan peretasan ini bisa dikatakan musibah yang memalukan bagi bangsa dan negara. Harapannya BSSN segera diundang oleh Komisi I DPR RI untuk rapat dengar pendapat (RDP) dan untuk mengevaluasi BSSN yang telah diberikan tugas khusus oleh negara dan kedapannya mampu menjalankan tugas menjaga keamanan siber dilingkungan pemerintahan. (rob)