IPOL.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mentargetkan pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta bisa segera terealisasi. Saat ini, PUPR bersama Kementerian/Lembaga terkait telah menyiapkan program kolaborasi antar unit organisasi yang ada baik Program Sejuta Rumah, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), hingga penyediaan sanitasi dan air bersih.
Demikian benang merah kegiatan Rapat Koordinasi Pengentasan Kawasan Kumuh yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Surakarta di Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (27/10).
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Menko PMK Muhadjir Effendy, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Perumahan Kemen PUPR.
Direktur Rumah Swadaya Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, KM Arsyad menyatakan, pihaknya siap melaksanakan kolaborasi program untuk mengentaskan kawasan kumuh di Indonesia. Salah satunya dengan menata kawasan kumuh dari berbagai sektor baik dari perumahannya serta sarana pendukung lingkungan.
“Kami telah menyiapkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah. Sedangkan dari Ditjen CK akan menata kawasan melalui Program Kotaku,” terangnya.
Dalam pelaksanaan di lapangan, imbuhnya, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemkot Surakarta agar masyarakat juga ikut terlibat dalam proses pekerjaannya lewat padat karya tunai. Penataan kawasan kumuh dinilai sangat penting di masa pandemi ini agar masyarakat bisa terhindar dari paparan virus serta meningkatkan imunitas kesehatan.
“Rumah yang layak huni bisa mencegah berbagai penyakit. Kami menyalurkan Program BSPS dengan harapan masyarakat bisa tinggal di hunian yang layak huni,” terangnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 49 rumah tidak layak huni (RTLH) di sejumlah kawasan kumuh di Kota Surakarta akan di relokasi melalui kolaborasi Program Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR.
Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Lokasi tersebut akan ditata dengan Dana Alokasi Khusus Terintegrasi Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
Pada tahun 2021, Kementerian PUPR akan melaksanakan pembangunan baru sebanyak 253 unit dengan anggaran Rp 12,65 miliar. Saat ini progres di lapangan sudah 51,9 persen dengan pelaksanaan pembangunan berupa struktur atas, rangka struktur dan struktur bawah bangunan. Sedangkan pada tahun 2022 mendatang direncanakan pembangunan baru 316 unit dengan anggaran Rp 15,8 miliar.
“Masyarakat yang terdampak program ini akan mendapatkan hunian sementara dengan total bantuan pembangunan sekitar Rp 50 juta per unit rumah. Lokasi 49 rumah tersebut berada di pinggir sungai dan kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Surakarta agar tercipta lingkungan yang nyaman dan asri,” terangnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy menyatakan, saat ini pemerintah terus berupaya mengentaskan berbagai kawasan kumuh yang ada baik kawasan perkotaan maupun daerah. Hal itu diperlukan agar warga negara Indonesia bisa merasakan hasil pembangunan dengan baik khususnya di masa pandemi ini.
“Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dan berpenghasilan rendah tidak hanya membutuhkan bantuan sosial saja, tapi mereka butuh tempat tinggal yang layak,” terangnya. (rob)