“Laporan berbasis kredibel menunjukkan adanya jaringan besar kamp ‘pendidikan ulang politik’ di mana lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang,” tudingnya.
“Kami telah melihat semakin banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematis, termasuk laporan yang mendokumentasikan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, dan pemisahan paksa anak-anak,” tutur Nicolas De Riviere.
Sebanyak 43 negara tersebut meminta China mengizinkan akses segera, bermakna, dan tanpa batas ke Xinjiang bagi pengamat independen. Termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan kantornya.
Pekan ini, Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI), merilis laporan baru yang merinci “arsitektur penindasan” Xinjiang. Disimpulkan, hal itu telah dikembangkan untuk menindas orang-orang Uighur.
Laporan itu mengatakan setidaknya 1.869.310 warga Uighur dan warga lainnya di Xinjiang dipilih setelah mereka ditemukan menggunakan Zapya, aplikasi pesan seluler.
