IPOL.ID – Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) akan tetap mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2024. Meski demikian, relawan pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 lalu, akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“BaraNusa tetap terus mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga masa jabatannya berakhir. Namun tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, termasuk terhadap agenda pembangunan nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua Umum BaraNusa Adi Kurniawan kepada wartawan, Rabu (8/12).
Sebelumnya, BaraNusa menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 pada 4–6 Desember 2021 di Villa Aries Biru, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Ajang itu juga dihadiri oleh perwakilan pengurus provinsi dan daerah terdiri dari Jakarta, Banten, Bogor, Sukabumi dan Sulawesi Selatan.
Pada Rakernas tersebut juga kembali memilih Adi Kurniawan sebagai ketua umum BaraNusa secara aklamasi. Para peserta Rakernas juga sepakat melakukan percepatan pembentukan kepengurusan di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota dalam jangka waktu satu tahun.
Menurut Adi, BaraNusa tetap konsisten pada suksesi sosok kepemimpinan pada tahun 2024 yang mampu memperbaiki kondisi bangsa dan negara pasca pandemi COVID-19.
Adapun kriteria calon pemimpin Indonesia ke depan lanjut Adi, harus cakap dalam mengelola pemerintahan, punya jiwa nasionalisme yang tinggi, mampu mempersatukan bangsa di tengah kencangnya arus politik identitas, dan terakhir mampu membangkitkan kondisi ekonomi negara.
“Kita juga tetap mengawal persatuan bangsa dari ancaman maraknya politik identitas,” ujar Adi menyebut salah satu poin hasil Rakernas.
Reshufle kabinet
Dalam Rakernas pertamanya juga BaraNusa meminta Presiden Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet demi pemerintahan yang bersih dari para oligarki kekuasaan yang memanfaatkan lembaga negara demi kepentingan pribadi.
Adi menyebut sejumlah nama menteri yang dinilainya layak untuk dicopot lantaran memanfaatkan lembaga negara demi kepentingan pribadi, menggunakan fasilitas negara, bagi-bagi jabatan di tubuh BUMN, serta menteri yang berpolitik.
Dia menyebut nama-nama menteri yang layak direshufle adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (rob)