IPOL.ID – Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis, Presiden, TNI, dan Polri menjadi lembaga tinggi negara yang dipercaya publik.
Menurut hasil survei, sebanyak 84,6 persen responden percaya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
TNI menempati urutan kedua dengan tingkat kepercayaan publik 83,7 persen. Kemudian, Polri menempati urutan ketiga dengan perolehan 72,6 persen untuk lembaga tinggi negara yang paling dipercaya publik versi hasil survei Charta Politika yang melibatkan 1.200 responden.
Di urutan keempat dan selanjutnya, ada KPK omisi (70,3 persen), Mahkamah Konstitusi (62,1 persen), Kejaksaan Agung (61,3 persen), Mahkamah Agung (60,3 persen), MPR (58,6 persen), DPR (58,6 persen), dan DPD (57,9 persen).
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menjelaskan ada perubahan lembaga tinggi negara yang dipercaya publik.
Hasil survei sebelumnya menunjukkan KPK biasanya berada dalam kelompok tiga besar bersama TNI dan Presiden. Namun, sejumlah hasil survei yang digelar dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan posisi KPK digantikan Polri.
“Beberapa temuan, Polri berhasil menyalip KPK, saya pikir ini menarik kalau dikupas secara khusus. Apa ada kaitannya dengan revisi UU KPK? Apa ada kaitannya dengan beberapa peristiwa yang terjadi belakangan, misalnya ketua KPK baru. Yang jelas belakangan posisi KPK semakin turun disalip Polri,“ kata Yunarto saat memaparkan hasil survei secara virtual di Jakarta, Senin (20/12).
Tingginya kepercayaan publik terhadap presiden sejalan dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah, paparnya.
Hasil survei Charta Politika menunjukkan 70,1 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah, dan hanya 29,4 persen responden mengaku tidak puas.
Charta Politika mendalami lebih lanjut temuan itu dan menemukan responden yang memilih puas sebagian besar berasal dari daerah-daerah yang memberi suara terbesar untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, mayoritas responden yang mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah berasal dari Sulawesi, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera. Daerah-daerah itu menjadi basis suara oposisi Jokowi saat Pemilu 2019. (rob)