Dasril mengatakan perekonomian nasional dalam hal ini pengelolaan SDA haruslah berdasrakan prinsip kemandirian, hal ini dibuktikan dengan eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perpanjang tangan negara dalam melakukan usaha dan pengelolaan SDA Indonesia.
“Keberadaan BUMN dan BUMD jelas bagus dan patut kita dukung dalam hal mengelola SDA, akan tetapi Pemerintah tetap membuka kesempatan bagi Pengusaha atau pihak swasta untuk berperan aktif dalam pengelolaan SDA ini, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya investor asing yang masuk, akan tetapi perusahaan dalam negeri harus memegang kendali atau mayoritas dalam kegiatan usaha tersebut,” ungkap Dasril.
Dasril juga menambahkan Pemerintaah saat ini memiliki banyak terobosan dibuktikan dengan hadirnya UU Cipta kerja yang membuka kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan kegiatan usaha dengan mudah serta sederhana.
“Kami Bidang 5 BPP HIPMI akan terus mendorong langkah Pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut berkompetisi dalam pengelolaan dengan pertimbangan badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance,” tutup Dasril. (rob)
