IPOL.ID – Komisis Pemilihan Umum (KPU) mengajukan dana pemilu Rp76 triliun. Alasannya: pemilu 2024 dilakukan serentak. Hal ini menuai kritik pedas. Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) mengatakan alasan tersebut justru mengagetkan. Sebab logikanya, pemilu diadakan serentak itu adalah untuk penghematan biaya, perampingan operasional dan penyederhanaan waktu.
“Bukan sebaliknya. Dalih pemilu serentak jadi ajang kuras uang negara. Mulai tidak rasional KPU bekerja,” tegas peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro, kepada ipol.id Rabu (16/2/22).
Menurut Riko, prinsip dasar melaksnakan pemilu serentak adalah efisien biaya dan waktu. Plus efisiensi proses kegiatan. Logika itu sepatunya mewarnai penyusunan anggaran pemilu serentak. Bukannya dibalik dan dijadikan alasan kerumitan pemilu serentak, maka perlu dana besar.
Apalagi, sambung Riko, tahapan pemilu yang dilakukan tidak lagi butuh anggaran besar. Mulai tahap verifikasi data pemilih, proses penetapan data pemilih sampai pada proses lainnya sejatinya sudah berlangsung sejak sensus penduduk 2020.
Bahkan, data pemilih sudah pula dikantongi pada tahun 2019 dan sebelumnya. Pendataan para pemilih juga sudah 80 persen tercatat baik. Artinya tidak ada lagi proses yang rumit atau diulang dari awal.
“Konsekuensinya kan dana-dana seperti itu bisa hemat. Apalagi dana sosialisasi dan sebagainya. Era digital bisa melakukan penyerderhanaan tahap sosialisasi,” pungkasnya.
Peneliti kebijakna publik IDP-LP ini juga berharap pemerintah peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Situasi pandemi yang terjadi butuh treatment berkelanjutan. Maka perlu penataan keuangan yang lebih baik dan efektif.
Dia mendesak KPU juga sensitif pada kondisi sekarang. Apalagi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara itu masih lemah. Uang besar yang dikucurkan menjadi potensi terjadinya penyimpangan yang juga besar.
“Maka pada akhirnya demokrasi yang digerakan KPU hanya jadi demokrasi berbiaya mahal, tanpa manfaat yang optimal,” katanya.
Riko meminta semua elemen masyarkat ikut mengawasi penggunaan anggaran ini. Berikan masukan dan kritik jika ditemukan hal yang tidak tepat. KPU memang tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan pihak lain. Agar hajat pemilu serentak ini bisa mencapai tujuan bersama. (tim)