IPOL.ID – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dian Assafri Nasa’i mendukung penuh wacana pemindahan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan. Namun demikian, pembangunan harus memperhatikan kemandirian dan kehormatan jati diri bangsa.
Bila setelah pertimbangan pemindahan IKN memang dinilai urgen, KNPI memberi catatan bahwa pendanaan jangan diambil dengan cara penambahan utang luar negeri. “Bila perlu kami mendorong agar semua pejabat negara dipotong gajinya 50 persen untuk IKN,” ujar Dian Assafri kepada ipol.id di Jakarta Selasa (15/3).
Pejabat yang dimaksud Dian mulai dari kepala negara dalam hal ini presiden, pejabat eselon 1,2 dan 3, hingga anggota DPR dan DPRD.
Ia juga menegaskan menolak pembangunan IKN dengan cara menengadahkan tangan. Indonesia menurutnya adalah negara besar dan harus mengutamakan gotong royong yang merupakan intisari dari Pancasila. “Yakinkan kepada investor agar semua kebijakan di segala sektor tetap berjalan baik, agar bangsa ini tetap dipandang positif oleh negara lain,” ujarnya.
Jangan Jawa Sentris
Lebih jauh ia mengungkap, pemerataan kemajuan pembangunan menjadi isu penting yang saat ini harus menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur harus merata di seluruh Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan pemindahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Hal ini, menurut Dian, sudah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam UU tersebut telah jelas bahwa pembangunan infrastruktur dalam hal ini konektivitas jalan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.
Bahwa infrastruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas. “Pada ujungnya IKN akan mendorong upaya adanya pemerataan pembangunan dan tidak Jawa sentris,” kata Dian Assafri Nasa’i.
Terakhir Dian mengajak kepada seluruh pemuda di tanah air agar bersatu berkontribusi bagi bangsa dan negara. Di tangan para pemuda sejak sumpah pemuda 1928, bangsa Indonesia mampu mandiri menjadi bangsa yang besar dan selalu mendahulukan persatuan dan kesatuan. (tim)