Djayadi menilai penolakan akan semakin meningkat apabila isu perpanjangan masa jabatan presiden terus disebarkan sehingga makin banyak diketahui masyarakat.
“Ada 2 minimal. Satu, isu perpanjangan masa jabatan presiden ditolak mayoritas masyarakat Indonesia. Kedua, kalau isu ini makin disebarkan, makin diketahui oleh publik, maka tingkat penolakan cenderung makin tinggi,” ungkap dia.
“Makin diketahui, makin menolak. Sikap dasarnya menolak. Tetapi begitu masyarakat tahu ada informasi, ada upaya untuk memberikan usulan, maka tingkat penolakannya jadi lebih tinggi,” lanjutnya.
Alasan pemulihan ekonomi juga dinilai tidak banyak mengubah sikap penolakan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan 68,1 persen responden menolak perpanjangan jabatan Presiden dengan alasan ekonomi.
Begitu pula dalam dua kelompok masyarakat. Bagi masyarakat yang mengetahui wacana penundaan, penolakan mencapai 74,3 persen, sedangkan yang belum mengetahui sebanyak 62,2 persen.
