IPOL.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto bersama jajarannya bertolak menuju Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang baru saja terdampak banjir dan longsor, Selasa (19/7), sekitar pukul 10.00 WIB.
Kepala BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto meninjau kondisi warga di tempat pengungsian sementara. Data terkini, Senin (18/7) pukul 18.30 WIB, terdapat 6.314 kepala keluarga (KK)/19.546 jiwa yang terdampak bencana. Tempat pengungsian pun tersebar di sembilan titik kecamatan dengan jumlah 242 KK atau 785 jiwa.
Kepala BNPB didampingi Bupati Garut menuju Kampung Dayeuh Handap, Sungai Cipeujeuh, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, guna melihat kondisi pascabencana yang terjadi pada Jumat lalu (15/7).
Selanjutnya, perjalanan menuju titik pengungsian di sekitar wilayah terdampak. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB juga memberikan bantuan logistik dan dana siap pakai yang digunakan selama masa tanggap darurat.
Pascabencana Garut, Suharyanto menyerahkan langsung bantuan dalam penanganan bencana banjir dan longsor tersebut. Penyerahan dukungan logistik diberikan secara simbolis kepada warga terdampak.
Bantuan diberikan bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat berada di Kampung Dayeuh Handap, Sungai Cipeujeuh, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, salah satu wilayah terdampak.
“Pada masa tanggap darurat ini kebutuhan dasar pengungsi dan masyarakat terdampak ini, harus betul-betul dapat terpenuhi,” tutur Suharyanto, Selasa (19/7).
Barang logistik yang diberikan berupa makanan dan nonmakanan. Misalnya, beras 5 kilogram (kg) sebanyak 325 paket, air mineral gelas 325 dus, mi instan 300 dus, paket lauk abon 400 paket, sarden 420 kaleng, matras dan selimut masing-masing 100 lembar.
Selain itu, BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp250 juta. Dana tersebut diperuntukkan selama masa tanggap darurat yang berlaku selama 14 hari. Masa tanggap darurat melalui Keputusan Nomor 362/KEP.415-BPBD/2022 tanggal 16 Juli 2022 berlaku sejak 16 Juli hingga 29 Juli 2022.
Suharyanto memberikan arahan mengenai upaya tanggap darat. Di hadapan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Kepala BNPB menekankan pada keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar.
“Masyarakat yang terdampak jangan semakin sengsara,” pesan dia.
Suharyanto mengatakan, penerimaan bantuan itu agar diatur dengan baik. Bantuan harus dikoordinasikan dan diyakinkan dapat tersalurkan. Pada masa tanggap darurat dapat disesuaikan sampai kondisi pascabencana betul-betul pulih.
Selain itu, ditekankannya, pendataan dampak bencana harus dilakukan dengan baik dan cepat. Khususnya yang sangat penting saat memasuki masa transisi darurat ke pemulihan. “Pendataaan harus cepat, mana rumah yang perlu dibantu untuk diperbaiki, mana infrastruktur yang harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut masih melakukan pemutakhiran data kerugian material, seperti rumah serta fasilitas umum terdampak. (ibl)