IPOL.ID – Ketua Umum Lembaga Budaya Masyarakat Betawi (LBMB), Muhammad Rifky alias Eki Pitung, menegaskan komitmen masyarakat Betawi untuk membantu menjaga budaya dan tradisi dari kerajaan atau kesultanan di Nusantara.
“Harus diakui, pemerintah hanya seperti seremoni-seremoni atau nostalgia (terkait eksistensi kerajaan dan kesultanan), tapi pengakuan serta legalisasi kerajaan kesultanan masih abu-abu,” ungkap Eki Pitung saat menghadiri acara penobatan KDYMM Sayid Fuad bin Abdurrahman Baraqbah sebagai Sultan Jambi Daarul Haq di Aula Sultan Thaha, Bandara Sultan Thaha lama, Kamis (28/7).
Di momen tersebut, sambung dia, kaum Betawi menegaskan untuk membantu menjaga budaya serta tradisi kerajaan dan kesultanan Nusantara. “Orang Betawi jarang kumpul dengan Sultan dan Raja, karena jarang diundang. Tanah Betawi memang tidak ada peninggalan (sejarah kerajaan), pesantren tua saja tidak ada. Belanda kejam di Betawi, karena ini adalah ibu kota mereka,” tutur Eki Pitung yang mendirikan LBMB sejak tahun 2003 itu.
Di acara tersebut, Eki Pitung yang juga Ketua Umum Ikatan Silat Betawi Indonesia Jaya (ISBI Jaya) mengkritik pemerintah yang tidak mengajak warga Betawi bicara sehubungan pemindahan Ibu Kota NKRI dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. “Berpuluh-puluh tahun ditunjuk Pak Soekarno sebagai Ibu Kota Indonesia, kini akan dipindah. Puluhan tahun kami menjaga tapi tidak dianggap dan tidak diajak bicara. Namun kami ikhlas,” tandasnya.
Pihaknya meyakini semua pihak yang hadir dalam penobatan KDYMM Sayid Fuad bin Abdurrahman Baraqbah sebagai Sultan Jambi Daarul Haq bertekad menjaga tradisi leluhur bangsa.
“Karena itu, kita sama-sama bergerak, warga Betawi membantu bagaimana eksistensi Kerajanan dan Kesultanan Nusantara harus diakui. Tanah adat, ulayat, dan semua kepemilikannya harus dikembalikan,” katanya berapi-api.
Sementara itu, Sultan Syarif Abdul Jalil Saifuddin dari Kesultanan Siak, Sri Indra Pura, berharap, kedepannya semua kerajaan dan kesultanan bersatu padu menegakkan marwah dan adat budaya supaya tidak hilang. “Jika budaya kita sendiri tidak kita lestarikan, siapa yang akan melestarikan?” katanya.
Dia menilai, hubungan sultan dan pemerintah sewajarnya saling bekerja sama. Selama ini, kesultanan yang ada di Nusantara tidak pernah diberikan kesempatan ikut di pemerintah, dalam mengelola atau membangun suatu daerah.
Padahal, lanjut dia, sultan merupakan pendiri atau owner yang memiliki suatu wilayah. “Kenapa pemilik wilayah tidak diikutsertakan?” kritiknya.