Dia menjelaskan, setelah kewenangan, kelembagaan, dan keuangan berjalan, baru bicara pembangunan. Membangun Papua tidak semudah yang dibayangkan karena ada perbedaan yang tajam dari berbagai kabupaten/kota di Papua. Contohnya saja dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di Kota Jayapura memiliki IPM sebesar 79. Hal itu berbeda dengan IPM di Kabupaten Nduga yang baru mencapai angka 31.
“Jadi bisa dibayangkan, ada yang sangat tinggi, tapi ada yang sangat rendah. 2013 itu, Nduga itu hanya 25 IPM-nya. Nduga 25, hari ini syukur sudah sampai 31, itu sudah luar biasa,” ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, webinar ini turut dihadiri sejumlah narasumber dengan berbagai topik pembahasan. Mereka di antaranya Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI Agustinus Fatem yang menyampaikan topik “Kesiapan dan Pembangunan Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Pembentukan DOB di Provinsi Papua”. Lalu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dengan topik materi “Mendorong Reformasi Sampai ke Jantung Birokrasi”.
