“Pendekatan inovatif seperti bermitra dengan perusahaan swasta akan menjadi salah satu cara untuk mendukung pengembangan infrastruktur TI. Indonesia juga dapat menginisiasi kerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan nasional,” urainya.
Misalnya, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, salah satu provinsi termiskin China di barat daya, memperoleh bantuan dari Bank Dunia pada tahun 2018 untuk membiayai platform bertenaga big data untuk memantau dan mengevaluasi kesejahteraan warga.
Pemerintah Guangdong bermitra dengan perusahaan teknologi dan perusahaan telekomunikasi – Tencent, China Mobile, dan China Unicom – untuk memberikan 800 layanan e-government melalui aplikasi mini.
Di sisi lain, menyiapkan komite khusus e-government sangat penting untuk mengamankan pendanaan TIK yang signifikan, memfasilitasi kolaborasi lintas kementerian, dan memastikan layanan e-government dapat ditegakkan.
Seperti halnya Korea yang menciptakan Biro Pemerintah Digital di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan untuk mengelola berbagi data publik sambil memastikan desain dan pengiriman layanan digital.
