“Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kejaksaan dapat menjadi solusi dalam rangka pendampingan hukum (legal assistant) dan memberikan pendapat hukum (legal opinion) kepada Kementerian Perdagangan, termasuk legal audit atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan,” imbuh mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu.(Yudha Krastawan)