IPOL.ID — Rencana pemerintah yang akan menyesuaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sepertinya tak bisa ditahan-tahan lagi. Pasalnya, tekanan terhadap APBN semakin lama semakin besar.
Melihat hal ini, Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan, ketika ada penyesuaian harga BBM pasti ada dampak inflasinya.
“Ini yang harus dijaga, melalui mekanisme pengalihan anggaran yang sebelumnya difokuskan pada subsidi energi, harus dikembalikan prioritasnya kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan,”ujar Fithta kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (1/9).
Dikatakannya, saat ini 80 persen masyarakat yang menikmati subsidi BBM adalah orang-orang mampu. Sementara 20% masyarakat kurang mampu.
“Indonesia juga sudah tidak lagi menjadi produsen minyak, tetapi importir minyak karena kebutuhan kita jauh lebih besar dari kuota yang tersedia. Dari pengalihan subsidi BBM nanti bisa dibangun infrastruktur, investasi ke pendidikan, yang mana jauh lebih prioritas dibanding membakar subsidi di jalan,”ungkapnya.
Fithra menambahkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu konsisten memberikan bantuan sosial. Bantuan Sosial ini pastinya akan bertambah terus. Namun, ada kecenderungan ketika masyarakat diberikan bantuan dana langsung konsumtif yang pada akhirnya tidak berpikir jangka panjang.
“Hal yang bisa diperbaiki sekarang adalah bagaimana memperbaiki data, bagaimana agar masyarakat tidak terkena dampak paling parah, dan bagaimana menjaga anggaran negara tidak terlalu terbebani. Pilihan ini tidak mudah, tapi harus sudah dipikirkan oleh pemerintah,” pungkasnya. (Apes).