IPOL.ID – Priyo Budi Santoso, Pendiri Pridem Center yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 menyampaikan, Jakarta sebagai barometer politik nasional, nantinya akan dipimpin oleh penjabat gubernur DKI Jakarta yang harus netral.
“Maka saya berpandangan mengusulkan betul pada Pemerintah pusat, pilihlah figur ideal PJ gubernur DKI yang betul-betul mumpuni, punya jam terbang tinggi, melek sistem, teknis menguasai birokrasi dan netral. Tidak berafiliasi pada partai politik manapun,” kata Priyo Budi saat diskusi bertema Jakarta Barometer Politik Nasional, Sebuah Harapan: Menjaga Momentum Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Jakarta, Kamis (29/9).
Dia menegaskan, penjabat gubernur DKI terpilih nantinya, tidak mempunyai agenda tersembunyi apapun dan embel-embel titipan politik identitas apapun. Tidak mempunyai keinginan untuk terjun secara politik dan mengayomi sehingga warga DKI menjadi nyaman.
“Saya wanti-wanti karena jika tidak maka akan hancur proses demokrasi yang sudah berjalan ini, karena waktu kepemimpinannya lama 2 tahun lebih dan ini gratisan, lewat political appointments bukan melalui mekanisme elections demokrasi Pilkada,” tutur Priyo.
Kemudian, banyak tantangan kedepan yang akan dihadapi PJ gubernur DKI, seperti diketahui munculnya tiga nama yakni Heru Budi, Bahtiar, dan Marullah.
Menurut Priyo, seperti halnya Pak Heru semua tahu, dia adalah salah satu dari orang yang ada di sekitar lingkaran Presiden RI. Bisa saja terpilih, karena Presiden Pak Joko Widodo (Jokowi) yang menentukan.
“Tapi Bahtiar secara birokrasi bagus, salah satu dibalik layar yang ikut menyusun Undang-Undang tentang Pilkada serentak. Lalu Marullah, sekarang jabatannya Sekda DKI, saya kira reputasinya bagus. Namun memang jika beliau kesana nanti kursi sekda akan kosong, jadi akan dua kali kerja,” beber dia.
“Karena ini adalah penjabat gubernur DKI, Provinsi yang memiliki APBD jumbo sebesar Rp 82,4 triliun, terbesar se-Indonesia. Dan memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) birokrasi yang akan dipimpinnya terbesar ke-4, sampai 232 ribu lebih ASN,” tambahnya.
Priyo mengatakan, betapa penting DKI Jakarta ini jendelanya Republik Indonesia, sebagai barometer nasional. PJ gubernur DKI juga harus menyiapkan bagaimana nasib UU Nomor 29/2007 Jakarta sebagai Ibu Kota bagaimana? Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi PJ gubernur DKI.
Kemudian, jika pembangunan IKN Ibu Kota negara baru anggaplah lancar, tidak ada yang menggugat, mengalir dan tidak ada yang ke Mahkamah Konstitusi. Maka tugas PJ memastikan untuk berkontribusi ke Pemerintah pusat dan bagaimana ribuan penduduk Jakarta akan migrasi ke Ibu Kota baru IKN.
“Jangan sampai Jakarta nanti jadi kota hantu. Kota bersejarah Jayakarta, yang memiliki sejarah panjang akan tutup buku. Secara hukum dan politik semua terikat dengan UU. Oleh karena itu, banyak kantor utama bakal bedol kota migrasi, dan ini tantangan PJ gubernur DKI,” ujarnya.
Menurutnya, gubernur DKI Jakarta ini unik. Bahkan nantinya usai menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut-sebut menjadi tiga bintang bersinar untuk Pilpres 2024. Bahkan dia memprediksi jika head to head maka Anies diunggulkan sebagai pemenang.
“Nah, tidak mudah juga bagi PJ gubernur DKI meneruskan jabatannya dari orang yang memiliki prestasi sekelas Anies,” tuturnya.
Dia pun memiliki catatan, PJ punya wewenang besar memecat ASN di bawahnya. Tidaklah adil jika kewenangan sepenuhnya PJ gubernur DKI tidak melibatkan aspirasi rakyat.
Menurut pandangan dia, melihat suasana yang menganut paham demokrasi yang mengalami pasang surut. Memang perlu mengawal bagaimana publik tetap meniupkan energi positif kepada pejabat berwenang itu.
Lebih lanjut, melihat kondisi dunia perang Rusia dan Ukraina, jangan dianggap remeh. Menyimpulkan, jika tidak bisa terselesaikan mengarah pada perang dunia ke-3. Krisis energi, pangan dan ekonomi terjadi, badai krisis yang sempurna. Dari IMF, World Bank, Inggris, Uni Eropa, Jerman, hingga Tiongkok mengalami hal yang sama diselimuti awan hitam global ekonomi.
“Untuk itu, penjabat gubernur DKI juga harus memperhatikan perekonomian dengan baik,” ungkap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi INDEF, Agus Herta Sumarto mengatakan, melihat dari perspektif ekonomi, Jakarta sebagai jantung episentrum perekonomian nasional. Dari Jakarta sampai ke daerah. Kondusifitas Jakarta sangat berpengaruh hingga ke daerah.
Menurutnya, figur ideal PJ gubernur DKI diharapkan dapat menjaga kondusifitas politik maka ekonominya akan berjalan baik. Berbicara pergerakan, interaksi, relasi manusia didalamnya ada sebuah kepercayaan yang menjadi bagian dari kehidupan sosial.
“Jabatan PJ gubernur DKI Jakarta ini strategis, akan menerima warisan masalah perekonomian dari Gubernur DKI Jakarta, Anies, itu harus dilanjutkan, diatasi oleh PJ gubernur DKI,” tukasnya.
Survei PDB
Hasil Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menyebutkan, sebagian besar responden 65,9% menginginkan pengganti Gubernur DKI Jakarta, Anies untuk dapat membangun perekonomian dengan baik.
Selain itu, diperlukan sosok pengganti Anies, penjabat gubernur DKI yang mengayomi, tidak memihak dan diterima semua lapisan masyarakat.
“Kesimpulannya, mayoritas masyarakat, 83,8 persen merasa puas dengan kinerja Anies terhadap pembangunan infrastruktur 37,5%, dan tata kelola perkotaan 20,3%,” ungkap Peneliti PDB, Syarifudin.
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris mengatakan, usai kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies dan Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria. Proses pembangunan pun harus dilanjutkan dan diselesaikan baik oleh PJ gubernur DKI.
“Persoalan infrastruktur yang masih terhambat, infrastruktur pengendalian banjir seharusnya dituntaskan oleh PJ. Jadi ada 5 catatan saya untuk mendapat sosok pimpinan selanjutnya. Pertama, pembangunan harus dilanjutkan sesuai RPJMD 2022. Kedua, masyarakat DKI tak percaya ada pembelahan,” katanya.
Kemudian, PJ harus mampu membangun kerjasama dengan Pemerintah pusat, ketiga, DKI barometer walaupun tahun 2024 akan bergeser jika terjadi ke IKN Ibu Kota negara baru.
“Namun keamanan harus dijaga, terlebih menuju Pemilu 2024. Keempat, fokus kerja melanjutkan pembangunan. Terakhir, membantu proses semuanya agar berjalan baik seiring pembangunan hingga 2024,” tutupnya. (Joesvicar Iqbal)