IPOL.ID – Nama Bahtiar, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri tengah dibicarakan oleh warganet di Twitter. Calon Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta itu dinilai mumpuni untuk menggantikan posisi Anies Baswedan.
Adalah “Anak Manusia” pemilik akun @anakulahmanusia yang menggaungkan bahwa Bahtiar cocok sebagai PJ Gubernur DKI. Kehadirannya bisa menentramkan warga Jakarta.
“Pemikiran yang sehat, diperkuat melalui peningkatan sistem dukungan sosial yang positif & efektif,” cuit @anakulahmanusia, dikutip ipol.id, Kamis (10/5).
Dia pun mengungkap alasannya berdasarkan pandangan sejumlah ahli. “Setidaknya ada 15 kompetensi Bahtiar, Dirjen Polmas Kemendagri sebagai kandidat PJ Gub DKI,” kata pemilik akun dengan pengikut 2.519 akun itu.
Berikut 15 alasan Bahtiar dinilai layak menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta:
1. Netral dari Polarisasi Politik masa lalu
2. Menyaksikan bukan berarti mengikuti arus, tetapi mengamati aliran dari tepi agar “Tidak Terseret Politik Identitas”
“Di saat duduk sebagai Kasubdit Ormas Kemendagri, Bahtiar kerap berkomunikasi dengan ragam warna identitas para pimpinan ormas,” cuit @anakulahmanusia.
3. Dirjen Polpum, membawahi beberapa direktorat
Bahtiar, konsisten lakukan pembinaan ideologi & wawasan kebangsaan pada jajaran: Direktur Bina Ideologi & Wasbang, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ormas
4. Kemampuan komunikasi politik.
Pernah menduduki jabatan Kasubdit Ormas yang melayani Parpol, Bahtiar mampu berkomunikasi soal politik. Di era Mendagri almarhum Tjahjo Kumolo, Bahtiar sebagai Kapuspen Kemendagri, sehingga memiliki hubungan baik dengan jurnalis.
5. Kapasitas Intelektual
Bahtiar yang menyandang gelar doktor Ilmu Pemerintahan, memiliki hubungan baik dengan kalangan akademisi, kaum cendekiawan & masyarakat sipil. Saat ini Bahtiar menjadi Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
6. Tugas Pj Gubernur DKI.
Antara lain menyukseskan program Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. “Dirjen Polpum membawahi Direktur Kewaspadaan Nasional merupakan unsur Komunitas Intelijen Pusat & Daerah dengan tupoksi mengurus Forkopimda,” tulisnya.
7. Mengelola Persatuan Kesatuan.
Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar membawahi seluruh jajaran Badan Kesbangpol seluruh Indonesia.
Hasil survei Trust Indonesia Research & Consulting, tingkat kepuasan terhadap kinerja Bahtiar mencapai 76,2 persen.
8. Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Merupakan mitra utama Dirjen Polpum Kemendagri.
9. Bahtiar sebagai Dirjen Polpum Kemendagri merupakan mitra utama Kemenko PMK dalam pembinaan revolisi mental khususnya Indonesia Bersatu.
10. Menjaga Kerukunan Umat Beragama.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kerukunan sosial & Forum Pembauran Kebangsaan merupakan binaan Kemendagri dan Kemenag.
Dirjen Polpum, Bahtiar sukses mendukung pembinaan kerukunan umat bersama Kementerian Agama.
11. Tim Konseptor UU Pemilu.
Bahtiar sukses merancang & memimpin tim konseptor penyusun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Doktor Bahtiar memang mumpuni sebagai Dirjen Polpum. Kita juga tahu beliau termasuk arsiteknya beberapa undang-undang politik,” kata Priyo Budi Santoso.
12. Menyukseskan Agenda Presiden di Bidang Politik.
Sebagai Dirjen Polpum Bahtiar menyelesaikan beberapa agenda utama. Mulai dari perumusan UU Pilkada 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota, hingga hingga penyusunan lima UU Daerah Otonomi Baru Papua.
13. Gerakan Nasional 10 Juta Bendera Merah Putih.
Dalam rangka peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI Bahtiar sebagai inisiator sukses membawa acara ini mendapatkan penghargaaan Rekor MURI.
14. Menghadapi tantangan dinamika sosial politik di Jakarta.
Pengalaman & pencapaian Bahtiar sebagai Dirjen sudah cukup menjadi modal. “Bahtiar bisa mengatasi setiap persoalan yang terjadi di Jakarta, baik sekarang maupun ke depannya,” kata Dosen Ilmu Politik UI, Aditya Perdana.
15. Harus mampu bersinergi dengan Kemendagri dan DPR.
“Pj Gubernur DKI Jakarta harus mampu bersinergi dengan Kemendagri & DPR RI untuk menyelesaikan UU yang baru. Dari 3 calon yang punya pengalamam legislasi UU & biasa jadi tim penyusun UU adalah Dirjen Polpum Kemendagri,” kata Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie. (ahmad)