IPOL.ID – Presiden Joko Widodo memanggil Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam rapat terbatas yang membahas angkutan massal perkotaan bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Menanggapi hal ini, Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding akan adanya kenaikan tarif angkutan umum di DKI Jakarta. Sebab, katanya, ada salah satu moda transportasi yang masih merugi, yakni kereta ringan atau Light Rapid Transit (LRT).
“Kemungkinan akan terjadi peningkatan tarif angkutan umum di DKI utk menutupi kerugian LRT dan KA Cepat,” ujar Said Didu dalam akun twitternya, Kamis (3/11/2022).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk menyatukan pengelolaan LRT dan Kereta Cepat dengan transportasi umum lainnya di Jakarta. Sehingga, tegasnya, moda transportasi yang masih merugi itu mendapat subsidi dari Pemprov DKI Jakarta.
“Sepertinya Pemda DKI “diminta” menyatukan pengelolaan LRT dan KA Cepat dengan transportasi umum DKI agar DKI ikut subsidi kedua proyek yang rugi tersebut,” katanya.
Dalam keterangan PPID Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku akan menindaklanjuti hasil rapat terbatas itu dengan melakukan upaya yang mendukung pengintensifan angkutan massal perkotaan dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Sesuai arahan Pak Presiden yang mengatakan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang perlu diintensifkan, dan DKI Jakarta dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh angkutan massal perkotaan bagi kota-kota lain di tanah air. Maka kami akan mengupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, sekaligus merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri,” kata Heru.
Dalam kesempatan itu juga, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta.
Ia menjelaskan, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.
“Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia, itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris,” ujar Budi Karya.
Menurutnya, Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.
“Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah,” tandasnya. (Pin)