IPOL.ID – Pengamat Lingkungan, Bagong Suyoto yang juga Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan fasilitas bagi komunitas Bank Sampah ketimbang membeli drone.
Menurutnya, kesadaran masyarakat Jakarta dalam mengelola sampah saat ini semakin baik, namun masih perlu dukungan penuh dari pemerintah.
“Mendingan memfasilitasi kelompok-kelompok, komunitas Bank Sampah yang mau mengelola sampah ketimbang membeli drone yang digunakan untuk penindakan dan pengawasan, tapi melupakan mereka yang punya semangat tinggi untuk mengolah sampah,” ujar Bagong Suyoto di Jakarta, Senin (7/11/).
Menurutnya, penggunaan drone dalam upaya operasi tangkap tangan (OTT) bagi pembuang sampah hanya sebatas instrumen dalam melakukan deteksi, pengawasan, dan alat pendukung untuk penindakan. Dia menilai, penggunaan drone tersebut hanya se atas untuk menyerap anggaran semata.
“menurut saya, itu salah satu project untuk mendapatkan anggaran saja. Tpai yang paling pokok adalah pemerintah DKI itu harus memfasilitasi semua orang, semua komunitas, di semua lembaga yang mau mengelola sampah di wilayah,” katanya.
Selama ini, ungkapnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memindahkan sampah semata dari dalam kota Jakarta ke TPST Bantargebang di Bekasi. Padahal, tegasnya, pengelolaan sampah tidak hanya semata memindahkan sampah itu yang kini sudah mulai memenuhi TPST Bantargebang.
“Sementara, membangun pengelolaan sampah di indoor Jakarta ka dulu ada tuh rencana membangun ITF (intermediete treatment facility) di 5 titik. Ada di Jakarta barat selatan, Utara, Timur dan sebagainya, tapi tidak berhasil. Lalu sekarang muncul komunitas pengelola sampah mengajari dan masuk ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi untuk mengelola sampah,” jelasnya.
Diakuinya, minta warga Jakarta dalam mengolah sampah sudah cukup tinggi. Salah satunya banyak bermunculan Bank sampah di berbagai wilayah. Namun, tegasnya, Bank sampah ini tidak pernah dilirik menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
“Saya kira, bank sampah lembaga, komunitas yang concern mengelola sampah itu di bangkitkanlah, difasilitasi. Jadi, fokusnya bukan hanya pengawasan itu yang drone, menurut saya tuh untuk apa gitu loh? Mereka tuh orang-orang DKI mau mengelola sampah gitu, cuma tuh dia nunggu berbagi anggaran dengan pemerintah, mereka mustinya di support supaya mereka berkembang,” jelasnya.
Terpisah, Koordinator Urusan Penyuluhan dan Humas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Yogi Ikhwan mengatakan, ada 4 orang warga yang terkena OTT membuang sampah saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Mereka tertanggal membuang sampah dengan pengamatan drone yang dipakai petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
“Itu dendanya diskresi petugas pengawas di lapangan. Jadi kayak kemarin kami dapat 4 orang itu nggak bawa duit sama sekali, akhirnya kami berikan sanksi sosial dengan memungut sampah sepanjang 200 meter gitu,” kata Yogi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya menggelar Operasi Tangkap Tangkap (OTT) dengan menggunakan drone terhadap pelanggar pembuang sampah sembarangan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas Kominfotik sepakat untuk melakukan kegiatan bersama Penegakan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. (Pin)