IPOL.ID – Menjelang akhir tahun 2022, Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sekaligus asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk penanganan inflasi di Provinsi Maluku Utara, Kamis (22/12).
Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah dengan realisasi APBD terendah dan inflasi paling rendah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Agus Fatoni menjelaskan, pentingnya sosialisasi dan pemahaman pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2022.
“Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah,” tegas Fatoni.
Fatoni juga menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian inflasi harus sama dengan mekanisme penanganan pandemi Covid-19.
“Dan peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan keuangan daerah harus lebih fokus, sehingga kalau semua itu dilakukan, maka tata kelola keuangan akan semakin baik dan itu merupakan salah satu kunci untuk menuju sukses,” jelas Fatoni.
