IPOL.ID – Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga menilai, penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan sulit dilakukan mengingat biaya transportasi publik yang masih mahal.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas akses transportasi publik yang lebih baik, aman, terintegrasi dan terjangkau. Sebab, ucapnya, kebijakan ERP yang sedang dibahas ditingkat DPRD DKI Jakarta sejatinya untuk membatasi pergerakan kendaraan pribadi baik mobil dan motor di jalanan ibu kota.
“Selama biaya transportasi publik masih mahal dengan pengeluaran kendaraan pribadi terutama motor maka akan sulit mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik,” ujar Nirwono saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/1/2023).
Dia mengungkapkan, tujuan diterapkan ERP agar masyarakat beralih menggunakan transportasi umum dapat terwujud jika seluruh transpotasi umum disubsidi Pemprov DKI Jakarta. Artinya, jika transportasi umum tidak dipungut biaya alias gratis maka tidak ada lagi alasan masyarakat tetap menggunakan kendaraan pribadi.
