“Kami di DKI Jakarta itu sampai ke Kelurahan dan Kecamatan. Maka dari itu, (semuanya) perlu sinkronisasi. Tadi Pak Menteri (mengusulkan) untuk membuat tim secara sederhana saja, satu atau dua (orang staf). Selanjutnya, ini akan menyeluruh dalam pembahasan tata ruang. Detail (tata ruang) akan kami kirim ke Pak Menteri Investasi. Supaya semuanya bisa dikoordinasikan,” tutur Heru.
Di lokasi yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia menyambut baik upaya kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, sehingga kesepakatan tersebut bisa meningkatkan percepatan perizinan investasi. Selain itu, dapat membuka ruang bagi warga Jakarta untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, terutama pascapandemi COVID-19.
“Kami sudah bersepakat (dengan Pemprov DKI Jakarta) terkait peningkatan percepatan investasi, salah satu syaratnya adalah kemudahan dalam berusaha, tentunya terkait percepatan perizinan,” kata Bahlil.
“Bahkan, kami sudah bersepakat untuk membentuk tim kecil dalam rangka mengurai apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka membantu dunia usaha Jakarta. Kami pikir ini yang harus dicapai, karena jika tidak dikembangkan, upaya tersebut akan terhambat (proses perizinan investasinya). Jadi, kita tidak mau menghambat penciptaan lapangan pekerjaan,” pungkas Menteri Bahlil. (Peri)
