Lebih Lanjut, Menkeu juga menyebut bahwa terdapat pembangunan terhadap beberapa universitas islam negeri lainnya di Indonesia yang dibangun dari berbagai sumber alternatif pembiayaan. Di antaranya berasal dari Saudi Fund for development (SFD) dan Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp7,3 triliun.
“Untuk pinjaman yang sekarang ini yang masih aktif Rp2,75 triliun, itu artinya yang tidak aktif itu sudah kita bayar kembali. Ada UIN Alauddin, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Walisongo Semarang, UIN mataram, UIN Sunan Ampel Surabaya, Institut Agama Islam nasional Raden Intan Lampung, IAIN Sultan Taha Saifudin Jambi, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu kita bangun semuanya dengan uang negara, memang dipinjami dulu tapi kita bayar pakai uang negara,” terangnya.
Namun, pembiayaan pembangunan yang terbesar tentunya berasal dari APBN yang mencapai Rp9,6 triliun. Melalui proyek Surat Berharga Syariah Negara atau Project Based Sukuk (PBS) yang digunakan untuk membangun berbagai perguruan tinggi Islam Negeri di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023 yang berjumlah hingga 199 proyek.
