IPOL.ID – Sebanyak 34 Kepala Daerah se-Indonesia yang diusung Partai Keadilan Sejahtera melakukan pertemuan dan silaturahmi nasional di Hotel Sultan Jakarta pada Jumat (24/2) pagi.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menampung seluruh masukan dari para kepala daerah mulai walikota, bupati dan gubernur. Selanjutnya masukan itu di bawa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 24-26 Februari 2023 di Hotel Sultan.
Dalam kesempatan itu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu meminta para kepala daerah agar tetap menyelesaikan sumpah janji jabatannya, meski saat ini merupakan tahun politik.
“Meskipun di tahun politik, agar kepala daerah tetap mementingkan rakyat, fokus pada pencapaian target pembangunan dan realisasi janji-janji kampanye, membantu mengurangi beban rakyat dan mencari solusi inovatif di tengah keterbatasan dan ancaman resesi akibat dampak pandemi,” tutur Syaikhu saat membuka Silatnaskada di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (24/2).
Menurutnya, agar pembangunan di Indonesia hasilnya bisa disaksikan dan dinikmati generasi selanjutnya. Kepala daerah juga diminta menjaga terwujudnya zero case, baik persoalan hukum moral dan asusila sehingga bisa terwujud good governance dan clean goverment.
Selanjutnya kepala daerah harus mampu membangun kerjasama antar daerah dalam bentuk sister province dan sister city.
Sementara, Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang juga Ketua Badan Pembinàan Kepemimpinan Daerah (BPKD) sebagai wadah pembinaan kepala daerah PKS menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat agar mampu bersaing di tengah persaingan global.
Menurut Bang Zul akrab disapa, nantinya para kepala daerah juga akan memberikan masukan dalam Rakernas PKS. Kemudian menerima laporan dari kepala daerah terkait keadaan sosial ekonomi masyarakat karena dampak pandemi.
Pada pertemuan tersebut, juga digelar kegiatan Seminar Good Governance dan Strategi Penanggulan Kemiskinan Menghadapi Dampak Pandemi. Pengelolaan Sampah dan Menjadikan Persoalan Sampah tidak lagi Menjadi Beban Lingkungan serta pemberian award bagi kepala daerah berprestasi. (Joesvicar Iqbal/msb)