Biaya Haji Naik, DPR Minta Pemerintah Pangkas Biaya Mubazir

IPOL.ID – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta agar pemerintah didorong memotong biaya hotel dan makanan jemaah agar biaya pelaksanaan haji dapat terjangkau.

Menurut dia, dari pengalaman penyelenggaraan haji, jemaah haji Indonesia lebih banyak menghabiskan waktu ibadah dibanding berada di penginapan sehingga makanan sering mubazir.

“Maka karena itu, kami melihat bahwa pengadaan makan pagi itu cenderung mubazir dan memang dalam sejarah makan pagi itu hanya kita sediakan pada 2022. Pertimbangan pada saat itu masa pandemi, tidak ada yang jualan maka disiapkan makan,” kata dia dilansir dari laman parlementaria pada Kamis (9/2).

Ia menilai harga satuan penginapan yang diajukan pemerintah masih bisa dinegosiasi lagi. Harga bisa dikurangi karena pelaksanaan haji 2023 sudah normal sebelum pandemi Corona atau COVID-19.

“Hotel yang bakal menjadi penginapan atau beberapa hotel yang ditempati jemaah haji, kami menemukan bahwa harga satuan yang diajukan oleh pemerintah di dalam usulan di panja ini masih memungkinkan untuk dilakukan negosiasi dan menurunkan harga. Karena berbagai hal, satu bahwa proses pelaksanaan haji di 2023 ini sudah berjalan normal,” terang dia.

Politisi Fraksi PKB ini menyampaikan pemilihan lokasi hotel di kawasan Misfalah, Makkah, tidak tepat. Hotel di sana tak bisa menampung jemaah dalam jumlah banyak.

“Hotelnya tergolong kecil, tidak bisa menampung jemaah yang sekaligus satu provinsi dan bahkan tidak bisa menampung satu kloter harus berbagi. Kedua, karena tidak bisa menampung secara keseluruhan dalam satu kecemburuan, kenapa satu dekat dengan Harom (Masjidil Haram), setengahnya tidak dekat dengan Harom,” katanya. (far)