Dewan Ingin Tingkatkan Peran Lintas Sektor Tangani Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

IPOL.ID – Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengaku ingin meningkatkan peran lintas sektor dalam menangani Kemiskinan ekstrem di Jakarta. Dia meminta mitra kerja Komisi E khususnya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk bersinergi mengatasi kemiskinan itu.

“Kita menitipkan arahan kepada teman-teman eksekutif untuk prioritaskan anggaran yang khusus menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem, karena sebenarnya banyak program yang bisa dikoordinasikan lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujar Ara, panggilan akrab Anggara dilansir LAMAN DPRD, Sabtu (18/2/2023).

Seperti di Dinas Sosial ungkapnya. Dia meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu untuk melakukan pembaharuan data dari sekarang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sehingga tahun 2024, penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Kita harus punya data by name by address. Ketika kita punya data, maka langkah intervensi yang bisa kita lakukan itu jelas dan terukur, yang lebih penting dari itu peran serta teman-teman pengurus wilayah mulai dari RT RW untuk melakukan pendataan dan lebih memberikan prioritas perhatian kepada warganya,” katanya.

Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan diminta mengoptimalkan penyuluhan terhadap pelayanan kesehatan gizi, serta mengevaluasi program Pemberian Makan Tambahan (PMT) sehingga dapat memenuhi kebutuhan balita dan anak sesuai standar kesehatan.

“Pemenuhan gizi kita ada program PMT yang rutin dan berkala diberikan. Anggaran harus dinaikan, supaya PMT yang kita berikan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan,” tutur Anggara.

Sementara untuk Dinas Pendidikan, diminta agar tahun 2024 Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ditingkatkan. Ia menilai dua program tersebut mampu menanggulangi kemiskinan Jakarta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, tahun 2022 kemiskinan ekstrem di Ibukota naik 0,2% dari tahun sebelumnya, atau mencapai 95.668 jiwa. Namun, data BPS ini dipertanyakan sejumlah kalangan masyarakat sebab di Jakarta tidak ada kemiskinan ekstrem.

Bahkan, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan kemiskinan ekstrem di Jakarta tidak ada. Hal ini diungkapkan Heru usai memutakhirkan data bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

“Miskin ekstrem ya mudah-mudahan sudah tidak ada. Karena kalau miskin ekstrem berarti pengeluaran tidak lebih dari Rp 11.000. Nah DKI sudah memberikan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, sembako. Sembako itu gizi ya. Terus BPJS, KJNU, ya ada 17. Saya yakin miskin ekstrem di DKI bisa diatasi,” ujar Heru kepada wartawan, dikutip Kamis (16/2/2023).

Diakuinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan sinkronisasi data kemiskinan. Baik dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, hingga Badan Pusat Statistik.

“Data ini adalah namanya data kemiskinan apapun data itu adalah data yang dinamis. Maka dari itu setiap dua bulan, setiap tiga bulan harus disinkronkan. Wajar kalau data itu ada perbedaan itu wajar, namanya dinamis. Kan penduduk pindah pergi pindah pergi. Datang ke Jakarta, ke luar Jakarta,” katanya. (Peri)