IPOL.ID – Lembaga survei Indometer merilis hasil survei tingkat kepuasan publik kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, 76,7 persen publik puas dengan kinerja Jokowi.
“Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 76,7 persen,” ujar Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB melalui keterangan tertulis, Minggu (5/2).
Dalam setahun terakhir tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi bertahan pada kisaran di atas 75 persen. Bahkan, pada survei terbaru 8,6 persen publik menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Selanjutnya, 21,8 persen publik merasa tidak puas dan 1,8 persen di antaranya mengaku tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 1,5 persen.
“Menjelang tahun politik, publik mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dengan tingkat kepuasan mencapai 76,7 persen,” katanya.
Sementara itu, anggapan bahwa tahun politik akan menggerus kepuasan publik relatif tidak terbukti.
Adapun menghangatnya situasi politik dilandasi kepentingan partai-partai politik untuk mendulang suara, terlepas dari fakta sebagian besar partai berada dalam baris pemerintahan saat ini.
“Sebut saja NasDem, meskipun berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi, memilih mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang kerap menjadi simbol oposisi dan antitesis Jokowi,” jelasnya.
Sejumlah faktor dinilai turut mendukung tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi. Pada penghujung tahun 2022 pemerintah memutuskan mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara nasional.
“Dicabutnya PPKM menjadi awal dari transisi menuju berakhirnya pandemi, dan memberikan sinyal positif bagi gerak perekonomian Indonesia,” sebutnya.
Kemudian di tengah ancaman resesi global, kinerja perekonomian Indonesia justru cenderung positif dan terbukti resiliens.
“Meskipun Indonesia diyakini tidak akan memasuki resesi, Jokowi juga mewanti-wanti situasi seperti resesi tetap akan dirasakan sebagai dampak menurunnya perekonomian global khususnya terhadap sektor pangan dan energi,” katanya. (Lum)