Tolak Kebijakan ERP, Mahasiswa UPN Veteran Geruduk Balai Kota

IPOL.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPN Veteran Jakarta menggeruduk Balai Kota Jakarta. Mereka menyuarakan penolakan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang sedang digodok oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

“Kami sangat-sangat menolak adanya wacana penerapan jalan berbayar di ibu kota, karena kampus kami UPN Veteran Jakarta menjadi salah satu ruas jalan yg terkena dampak dari jalan berbayar itu,” ujar Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Rifqi Adyatma di Balai Kota, Kamis (23/2/2023).

Rifqi mengaku malu atas aksi ojek online yang turut menyuarakan keinginan rakyat. Untuk itu, ucapnya, BEM UPN Veteran Jakarta akan mengajak elemen mahasiswa lain untuk berjuang bersama rakyat dalam menolak kebijakan ERP.

“Kami akan mengajukan policy breif, kami akan masuk ke dalam karena kami tadi sudah meminta 5 perwakilan dari UPN dan aliansi mahasiswa lainnya utk mencabut kebijakan tersebut. Tidak menunda, tidak ntar-ntarin, tapi segera dicabut. Itu sikap tegas dari kami mahasiswa,” katanya

“Kami akan meningkatkan eskaliasi besar-besaran. Mungkin kami akan bersama teman-teman ojol dan dari aliansi masyarakat lainnya. Karena kemarin kami konsolidasi di Trisakti untuk aksi tanggal 28, salah satu tuntutannya adalah pencabutan ERP itu sendiri,” ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo membantah ucapannya sendiri terkait rencana penarikan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, raperda terkait Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE) masih dalam pembahasan DPRD DKI Jakarta.

“Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. kami akan komunikasi dengan dewan. karena kan masih dalam pembahasan di dewan,” ujar Syafrin kepada wartawan, Senin (13/2/2023).

Dia memastikan, pembahasan Raperda PLLSE itu akan dikaji secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bersama DPRD DKI Jakarta. Dia pun mengguncang masyarakat untuk terus memantau pembahasan Raperda ERP itu.

“Contohnya begini. draf yang sudah ada akan kemudian dikomunikasikan kembali mendapat masukan, masukannya ditelaah, mana yang sekiranya itu menjadi urgent untuk dilakukan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik,” katanya.

Saat menerima demonstrasi ojol, Syafrin Liputo mengaku akan menarik rancangan peraturan daerah (raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). Raperda tersebut juga mengatur tentang jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

“Ini akan kami bawa ke dewan karena Raperda ini sudah ada di DPRD, hak registrasinya ada di sana. Jadi kami akan koordinasi dengan dewan untuk dikembalikan ke Pemprov, setuju?” kata Syafrin saat menemui massa demo tolak ERP di Balai Kota DKI Jakarta. (Peri)