Dirinya berharap, IPKD ke depan dapat menjadi aplikasi umum untuk mendukung SPBE atau yang kerap disebut e-government seperti halnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang juga dimiliki Kemendagri.
“Saat ini Kemendagri baru menyumbang satu (aplikasi) yaitu SIPD, tetapi apakah indeks IPKD ini akan menjadi bagian dari SIPD, ini pun akan kita coba kaji lebih jauh agar daerah tidak perlu banyak mengeluh sedikit-sedikit harus input data,” terangnya.
Berkaitan dengan permasalahan inputing data yang kerap dikeluhkan pemerintah daerah (Pemda), Yusharto mengaku pihaknya tengah mengupayakan mengembangkan suatu sistem yang dapat menjadi jawaban dari persoalan tersebut. “Sehingga kita berpikir ada single dashboard untuk bisa memudahkan daerah dalam melakukan inputing data,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengajak jajarannya beserta tim pengembang aplikasi untuk melakukan interoperability dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri guna mempercepat penguatan data IPKD. Jika diperlukan, Yusharto menyarankan agar segera diagendakan rapat dengan komponen tersebut.
