Okto menjelaskan aturan olahraga internasional tersebut pu diadopsi oleh negara-negara seperti Qatar dan UAE ketika menjadi tuan rumah olahraga internasional. Keduanya memisahkan politik dan olahraga. “Ada contoh dari Qatar dan UAE. Mereka bersikap netral kepada atlet yang berkompetisi. Itu terjadi ketika IAAF mengadakan World Championship di Qatar dan ketika turnamen Dubai Tennis International,” ujar Okto.
Ia mengatakan tidak mau jika olahraga dicampuradukan dengan politik justru berimbas terhadap positioning Indonesia. “Belum lama ini, Indonesia merasakan disanksi WADA. Posisi kita dikucilkan di olahraga internasional karena tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih dan Indonesia Raya serta tak bisa menjadi tuan rumah kegiatan internasional. Jangan sampai ini terjadi lagi karena kita salah sikap dalam melihat olahraga dari kacamata politik. Olahraga tidak boleh dicampuradukan dengan politik,” kata Okto.
Sementara itu, Sekjen Perbasi Nirmala Dewi menyampaikan bahwa sebagai Federasi Nasional yang terafiliasi ke Federasi Basket Internasional (FIBA) mereka sangat menjunjung tinggi Piagam Olimpaide. “Seperti yang Ketua NOC Indonesia sampaikan, kami keluarga besar olahraga Indonesia sangat berpedoman terhadap Olympic Charter,” ujar Nirmala.
