IPOL.ID – Pemenuhan kebutuhan air sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan khususnya demi mengatasi masalah kemiskinan dan krisis pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menempatkan air sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional guna memastikan akses air yang merata dan sanitasi yang layak bagi 275 juta penduduk Indonesia.
Komitmen Indonesia dalam Water Action Agenda 2023 tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia (Delri) dalam Plenary Session UN 2023 Water Conference di New York, Amerika Serikat, Kamis (23/3/2023). Indonesia mendapat urutan 54 dari hampir 200 negara anggota PBB yang secara bergiliran membacakan Country Statement nya secara resmi.
Menteri Basuki menjelaskan, perubahan iklim telah menyebabkan cuaca ekstrim, ketersediaan air yang tidak dapat diprediksi, memperburuk kelangkaan air, dan mencemari persediaan air. Tantangan-tantangan tersebut telah meningkatkan tekanan pada keberlangsungan sumber daya air dan ekosistem, termasuk risiko kekeringan dan banjir, yang telah menjadi perhatian global.
“Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk mencapai ketahanan air yang berkelanjutan dengan menerapkan adaptasi iklim dan Disaster Risk Reduction (DRR) dalam perencanaan pembangunan nasional,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan, terdapat lima faktor lintas sektoral yang perlu diatasi demi mempercepat target ketahanan air yang berkelanjutan tersebut. Pertama yaitu pembiayaan melalui pendanaan tambahan untuk meningkatkan investasi konservasi air dan layanan ekosistem air.
“Kita harus mencari mekanisme pendanaan yang tidak konvensional untuk mempercepat pencapaian 100% akses sanitasi air, untuk menambahkan lebih banyak penyimpanan air, dan untuk memastikan langkah-langkah pencegahan bencana,” jelas Menteri Basuki.
Kemudian, kedua, diperlukan juga penguatan data dan informasi melalui penelitian dan knowledge sharing. Ketiga, pengembangan kapabilitas melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan. Keempat, inovasi pengembangan penyediaan air bersih yang memadai bagi semua. Serta kelima, peningkatan peran tata kelola pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan air bersih pada tingkat nasional dan internasional.
“Water Conference ini harus mampu memperkuat komitmen global dalam mempercepat agenda terkait air. Komitmen ini juga harus tercermin dalam KTT SDG tahun ini, dan UN Summit of the Future tahun 2024. Kuncinya adalah bagaimana kita menerjemahkan komitmen ini ke dalam langkah dan tindak lanjut yang konkret demi kemajuan bersama,” tutur Menteri Basuki.
Sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 tahun 2024, Menteri Basuki menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan semua hasil pembahasan pada UN 2023 Water Conference ini dan memastikan komitmen ini diterjemahkan ke dalam tindakan konkret. Dengan tema Water for Shared Prosperity, World Water Forum 2024 bertujuan untuk memperkuat kemitraan dan sinergi multi-stakeholder sektor air secara global.
“Indonesia mendorong partisipasi aktif semua negara anggota dan mitra sektor air pada World Water Forum ke-10 tahun depan di Bali. Mari kita bekerja sama meningkatkan komitmen yang berorientasi tindakan dalam mencapai target pemenuhan air demi masa depan kemanusiaan,“ tutup Menteri Basuki. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu