IPOL.ID – Misinformasi dan disinformasi merupakan ancaman berbahaya yang jika dibiarkan terus berlangsung, dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Demikian disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD dalam pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia, Selasa (14/3).
Bagi Indonesia, kata Mahfud, isu ini sangat penting untuk ditangani mengingat Indonesia akan menghadapi pemilu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota parlemen pada 14 Februari 2024.
“Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, diperkirakan menjelang pemilu kali ini suhu politik akan naik dan praktik hoaks politik dan konten negatif di media sosial untuk kontestasi akan meningkat,” katanya.
Mahfud menjelaskan bahwa misinformasi dan disinformasi berpotensi menimbulkan instabilitas, gangguan keamanan, dan bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Pemerintah Indonesia mengantisipasi peningkatan ancaman disinformasi dan misinformasi menjelang pemilu serentak 2024,” ujar Mahfud.
“Bentuk misinformasi dan disinformasi yang menyebar adalah hoax, fake news, dan kecenderungan click bait yang menyesatkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Clare O’Neil mengakui negaranya juga mengalami ancaman yang sama. Terlebih, misinformasi dan disinformasi menjadi perhatian utama karena adanya ancaman pengaruh asing dalam pemilihan umum di Australia.
Karena itulah, baik Indonesia dan Australia bertekad mengatasi serangan siber dan kebocoran data, termasuk dengan meningkatkan kerja sama bilateral, bertukar pengalaman, dan praktik. Mengingat, keamanan siber merupakan isu yang menjadi keprihatian bersama kedua negara tersebut.(Yudha Krastawan)
Indonesia-Australia Sepakat Perangi Serangan Siber dan Kebocoran Data
