IPOL.ID-Tiga agenda dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kemenpora bersana Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara 1, Jakarta, Selasa(28/9).
Hadir dalam RDP itu, Plt Kemenpora, Prof Muhadjir Effendy, Sesmenpora, Gunawan Suswantoro beserta para pejabat Eselon 1 Kemenpora.
Tiga agenda yang dibahas itu antara lain, persiapan Piala Dunia U20, SEA Games Kamboja 2023, serta evaluasi kerja Kemenpora 2023.
Menyinggung soal pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia, Ketua Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda, berharap agar event itu tetap terlaksana sesuai agenda.
Selain itu, pihaknya juga akan mendorong Pemerintah untuk memastikan jalan tengah yang terbaik di tengah dinamika yang sedang terjadi saat ini.
“Kita hargai dan hormati pihak-pihak yang tengah melakukan protes mengenai hal ini. Pada saat yang sama Pemerintah harus mencari solusi terbaik dari skema bidding yang telah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, yang waktu itu belum diprediksi lolosnya Tim Sepakbola Israel. Saya berharap seharusnya spekulasi itu sudah bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi pembatalan drawing oleh FIFA. Dengan batalnya drawing, Pemerintah harus cepat melakukan langkah antisipasi,” ungkapnya.
Ia juga mengemukakan pihaknya mendorong agar Pemerintah secepatnya melakukan inisiatif penyelamatan agar pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia tetap terlaksana.
“Kami sangat menyayangkan jika FIFA World Cup U20 di Indonesia batal. Karena berdasarkan statuta FIFA, pembatalan ini akan berakibat fatal bagi dunia persepakbolaan di Indonesia dan hal ini akan membuat masyarakat kecewa,”tandasnya.
Menanggapi hal itu, Plt Menpora, Prof Muhadjir Effendy mengatakan, sejak memenangkan bidding tuan rumah FIFA Wotld Cup U20 2021 pada 24 Oktober 2019. Karena pandemi Covid 19, FIFA kemudian melonggarkan waktu penyelenggaraan menjadi 2023.
Ia menuturkan, pihaknya telah menunjuk 6 Provinsi sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20, yakni, Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Bali, dan Palembang.
“Penetapan Kota penyelenggara ini berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Kemudian masing-masing Pemerintah Provinsi, harus memberikan jaminan untuk melaksanakan kegiatan itu. Ada tiga komitmen dari Pemerintah. Yakni jaminan dari Pemerintah Provinsi, Jaminan dari Kota tempat penyelenggara, serta jaminan dari pengelola stadion, ”
Dikemukakan Plt Menpora, ketika Pemerintah Provinsi yang sudah memberikan jaminan, kemudian mereka melakukan penolakan, konsekuensinya cukup berat dalam konteks ini.
“Jadi tidak hanya sekedar membatalkan garansi, tetapi juga kemudian menolak itu tentunya berbeda. Kalo hanya membatalkan mungkin masih dimaklumi. Tapi kalo sudah menolak tentu saja harus ada yang kita pertimbangkan dengan betul,”paparnya.
Secara rinci, Plt Menpora pada kesenpatan itu menjelaskan time line progres penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia, diantaranya jadwak pada 31 Maret mendatang seharusnya dilakukan drawing di Bali. Namun, karena Pemerintah Provinsi Bali yang sejak awal memberikan jaminan akhirnya melakukan penolakan dan atas dasar itu membuat FIFA kemudian membatalkan dan menuda pelaksanaan drawing itu. (bam)
