Jadi Titik Padat Lalu Lintas, Jalan Satrio Darurat Transportasi Umum Massal

IPOL.ID – Salah satu program prioritas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam memimpin Jakarta adalah menangani kemacetan di Ibu Kota. Namun, hal ini belum ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

Pegiat Forum Diskusi Transportasi Jakarta, Adriansyah Yasin Sulaeman mengungkapkan fakta mencengangkan. Jalan Satrio, Jakarta Pusat menjadi titik darurat transportasi umum massal.

“Jl. Satrio ini darurat transportasi umum massal. Halte cuman plang seadanya padahal ramai,” ujar Adriansyah dalam cuitan pada akun twitter @adriyansyahyasin, Rabu (15/3/2023).

Jalan Satrio menjadi salah satu titik padat lalu lintas di Jakarta. Padahal, titik ini dilintasi dua jalan layang atau flyover. Menurutnya, bus Transjakarta yang melintasi jalan Satrio ini pun jarang melintas karena sering didemo mikrolet.

“Bus 5F, 6C, 6D jarang dan sering didemo mikrolet. Bus kalau sudah jam sibuk pasti penuh dan banyak yg gak bisa naik. Terus jawabannya bangun jalan layang non tol yg juga macet,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan menghapus ratusan bus Transjakarta. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ismanto mengatakan usulan penghapusan Bus Transjakarta itu sudah dimohonkan sejak 2018 secara tertulis oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Pertimbangan penghapusan sejumlah 417 Unit Bus TransJakarta dikarenakan kondisi kendaraan sudah mencapai usia hapus dan rusak berat.

“Jadi dari tahun 2018 setahu saya. Ya ini nanti kita coba screening ulang. Nah di situ kan ada penghapusan aset. Barang kali nanti BPAD yang tahu persis aset dari TransJakarta,” kata Ismanto.

Selain itu, Ismanto menyatakan kesiapannya untuk dilakukan peninjauan dan pengkajian ulang terkait penghapusan aset tersebut, hal itu akan diupayakan untuk memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan.

“Nah mungkin kami dari Dinas Perhubungan akan menyampaikan sejelas mungkin ya tadi atensinya, dari proses pengadaannya, mulai beroperasi tahun berapa, berhentinya tahun berapa. Kami akan upayakan data itu bisa memenuhi apa yang dari atensi Komisi C,” ucapnya. (Peri)