Lebih lanjut, Tito mengatakan, sekretaris daerah juga berperan untuk mengatur penerapan regulasi tersebut di lapangan. Hal ini didukung oleh jajaran perangkat daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal perencanaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maupun Dinas Pekerjaan Umum untuk mendukung kebutuhan infrastruktur.
“Jadi mohon rekan-rekan dibentuk sekali lagi dari sekarang mulai dibentuk tim untuk mengantisipasi implementasi dari UU ini agar sistem kesehatan kita nasional dan semua daerah semuanya membaik,” jelas Mendagri.
Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan seluruh aspek yang diatur dalam RUU Kesehatan. Dia mengatakan, RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR. Pemerintah mendukung inisiatif tersebut karena sesuai dengan inisiatif tranformasi kesehatan nasional. Dirinya berharap, kepala daerah dapat mengonsolidasikan seluruh Dinas Kesehatan maupun Direktur RSUD agar mendukung RUU Kesehatan dan memastikan penerapannya berjalan dengan baik.
