AS Kemungkinan Gagal Bayar Utang, China & Rusia Diprediksi Raup Keuntungan

IPOL.ID – Pejabat AS memperingatkan bahwa China dan Rusia dapat memanfaatkan “kekacauan” yang akan terjadi apabila AS gagal membayar utangnya.

Peringatan itu disampaikan di tengah kebuntuan antara Presiden AS Joe Biden dan Partai Republik dalam mendapatkan persetujuan Kongres untuk menaikkan batas pagu utang.

Kebuntuan di antara Partai Republik di DPR AS dan Presiden Joe Biden terkait pagu utang negara, alias batas maksimal sah bagi pemerintah AS untuk dapat meminjam uang demi melunasi utang-utangnya, menjadi kado bagi musuh-musuh Amerika, kata Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS Shalanda Young.

“Mereka menyukai ini. Mereka suka melihat kekacauan dalam sistem Amerika. Mereka senang melihat kita tidak dapat melakukan tugas-tugas kita yang mendasar. Setidaknya ini menjadi sebuah ujian tentang apa yang berhasil di dunia. Apakah demokrasi masih berfungsi dengan baik ataukah cara China yang berhasil?,” ujar Young dikutip dari VOA Indonesia Senin (8/5/2023).

Kegagalan AS membayar utang-utangnya akan menimbulkan gelombang kejut terhadap keuangan dunia.

Musuh-musuh AS, termasuk Rusia dan China, dapat meraup keuntungan dari hal itu dengan melakukan kampanye disinformasi yang disebarkan melalui media sosial, media pemerintah dan platform lainnya, kata Todd Helmus, ilmuwan perilaku senior RAND Corporation sekaligus pakar disinformasi, melalui Zoom.

“Rusia dan China sama-sama menggembar-gemborkan kegagalan demokrasi Amerika dalam upaya untuk menyatakan bahwa sistem pemerintahan mereka lebih baik daripada sistem kita. [Kemungkinan gagal bayar] ini pasti akan dimainkan dalam narasi seperti itu. […] Seringkali, ketika mereka menyebarluaskan konten ini, mereka melakukannya melalui berbagai saluran dengan cara yang setidaknya semi-terkoordinasi, dan saya kira mereka akan memanfaatkan fakta ini pada semua platform itu,” ujar Helmus.

Dulu, pemungutan suara untuk meningkatkan pagu utang negara merupakan hal yang rutin dilakukan. Kongres telah menyetujui kenaikan plafon utang sebanyak 78 kali sejak tahun 1960 – 49 kali di bawah kepresidenan Partai Republik dan 29 kali di bawah kepresidenan Partai Demokrat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemungutan suara itu semakin bersifat partisan, hingga memicu ketegangan pada 2011 dan 2013.

Pada saat itu, Barack Obama, yang menjabat presiden, mengatakan, “Jika Kongres tidak menyetujui kenaikan pagu utang dalam beberapa minggu ke depan, Amerika Serikat akan gagal membayar utang-utangnya. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Amerika.”

Partai Republik berkukuh bahwa anggaran belanja pemerintah federal harus dipangkas jika ingin mereka menyetujui kenaikan pagu utang.

Ketua DPR AS Kevin McCarthy dari Partai Republik menuturkan, “Anggota DPR dari Partai Republik baru saja mengesahkan satu-satunya rancangan undang-undang di Washington yang menaikkan pagu utang, mengakhiri pengeluaran Washington yang boros dan membawa Amerika kembali ke jalur ekonomi yang benar.”

Di sisi lain, Presiden Joe Biden mengaku tidak akan menegosiasikan isu tersebut. “Keduanya sama sekali tidak berhubungan. Apakah Anda membayar utang atau tidak, tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggaran Anda,” tandasnya.

Pertemuan Biden dengan para pemimpin kongres dari kedua partai di Gedung Putih akan dilakukan hari Selasa (9/5). (VOA Indonesia/Far)