“Kami juga telah menerbitkan SK Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Nomor 100 tahun 2023 pada tanggal 4 April lalu sebagai pedoman penonaktifan dan pengaktifan kembali NIK,” ungkapnya.
Ditambahkan Budi, penonaktifan NIK warga yang tinggal di luar Jakarta bertujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, menyajikan data skala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan Bersih (DKB) dan pemutakhiran data kependudukan sehingga menghasilkan data akurat dan akuntabel.
“Serta beberapa manfaat dari penonaktifan NIK di antaranya tertib administrasi kependudukan, pendistribusian bantuan sosial tepat sasaran, menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh oknum masyarakat dan sebagainya,” tandasnya.(Sofian)
