IPOL.ID – Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos di Kementerian Sosial (Kemensos). Namun demikian, dia mendukung upaya pengungkapan yang dilakukan KPK.
“Saya tidak mengetahui kejadian ini. Karena itu ketika media menanyakan ke saya. Saya sampaikan tidak tahu. Tapi saya mendukung KPK dan tidak akan intervensi,” tegas Risma dalam keterangannya dikutip Sabtu (27/5).
Seperti diketahui, KPK melakukan penggeledahan di kantor Kemensos dan membawa bukti baru dalam dugaan korupsi penyaluran bansos yang diduga terjadi pada tahun 2020 – 2021.
Dalam menjalankan tugasnya Mensos Risma menyampaikan dirinya mengikuti arahan Presiden Jokowi yaitu bansosnya tidak berupa barang.
Jika pun ada bansos berupa barang dia memastikan itu bukan berasal dari pihak Kementrian Sosial
“Dalam menjalankan tugas sejak awal menjabat saya melaksanakan arahan bapak presiden yaitu bukan barang. Kalau ada yang beruba barang itu dari pihak lain bukan kita,” kata mantan Wali Kota Surabaya ini.
Bahkan Ia mengaku diminta untuk menyalurkan bansos minyak goreng saat harga melambung. Namun pihaknya tetap menolak.
“Kemarin waktu minyak goreng kita diminta untuk bantu salurkan, tapi saya tidak mau karena saya tetap berpegang pada arahan presiden,” ungkapnya.
Risma juga mengaku telah memutasi pejabat yang diduga terlibat penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020.
Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang diduga terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.
“Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini. Itu saja,” ucap dia.
Risma pun memastikan, para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan dinonjobkan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini.
“Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah,” tegasnya.
Langkah mutasi yang diambil itu juga untuk mempermudah pihak Inspektorat Kemensos dalam proses pengawasan.
“Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa. Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya,” terangnya.
Pejabat yang saat ini menjalankan tugasnya adalah pejabat baru semua dan tidak ada yang terlibat.
Mereka, kata Risma, merupakan orang orang yang baik dan punya komitmen besar membantu kerja kemensos dalam menangani berbagai persoalan sosial masyarakat.
“Para pejabat ini semuanya baru. Dan mereka tidak ada yang terlibat dalam kasus ini. Selalin juga ini kasus lama,” ujarnya.
Terakhir Risma juga menyampaikan tetap akan terus bekerja untuk membantu masyarakat.
Sementara kasus yang tengah ditangani KPK pihaknya tidak akan mencampuri atau mengintervensi.
Dia memastikan seluruh layanan untuk masyarakat akan terus berjalan dan tidak terganggu.
“Saya tidak akan intevensi biarlah KPK bekerja. Dan kita akan tetap bekerja untuk rakyat,” tutupnya. (Far)